Pemkab Seruyan Usulkan Perampingan OPD, Ini Daftar Dinas yang Bakal Dilebur

M. Rifani Dewantara • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 20:39 WIB

 

HADIR: Plh Sekda Seruyan Bahrun Abbas (kiri) bersama Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo (kanan) saat menghadiri rapat paripurna DPRD Seruyan. Selasa (18/11)/2026. FOTO: PROTOKOL SERUYAN/RADAR SAMPIT
HADIR: Plh Sekda Seruyan Bahrun Abbas (kiri) bersama Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo (kanan) saat menghadiri rapat paripurna DPRD Seruyan. Selasa (18/11)/2026. FOTO: PROTOKOL SERUYAN/RADAR SAMPIT

 

SERUYAN, Radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Kabupaten Seruyan mengusulkan perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam rencana ini, sejumlah dinas akan digabung, sementara urusan pertanian dipecah menjadi dua instansi tersendiri.

Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021. Dokumen ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-12 DPRD Seruyan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Seruyan, Bahrun Abbas, Rabu (18/11/2026).

Bahrun menjelaskan, penataan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan dan beban urusan pemerintahan. Langkah tersebut diambil agar struktur organisasi lebih relevan dengan kebutuhan daerah saat ini.

Baca Juga: Pemkab Gumas Tegaskan Pelayanan Dasar Jadi Prioritas Utama dalam APBD 2027

“Penataan ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah agar lebih proporsional dengan tugas dan beban kerja masing-masing,” ujar Bahrun.

Berdasarkan usulan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja akan digabung dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bakal dilebur dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Penggabungan juga menyasar sektor ketahanan pangan dan perikanan. Sebaliknya, sektor pertanian justru akan dipisah menjadi dua instansi, yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Baca Juga: Eks Direktur Pascasarjana UPR Dituntut 1,6 Tahun,Terdakwa Persoalkan Uang Pengganti Rp2,4 Miliar

Bahrun optimistis perubahan ini mampu memperjelas pembagian tugas serta mengoptimalkan penggunaan anggaran. Harapannya, efektivitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan melalui penataan birokrasi ini.

“Melalui penataan ini, kita berharap organisasi perangkat daerah dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Anggaran juga bisa lebih diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. (rdw/fm)

Editor : Farid Mahliyannor
perampingan instansi opd wacana birokrasi seruyan