KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan akan mengevaluasi belanja yang tidak mendesak dalam penyusunan APBD 2027. Langkah ini dilakukan untuk memprioritaskan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat di tengah tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp936,4 miliar atau sekitar 81,4 persen dari total pendapatan daerah. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan Bahrun Abbas saat membacakan jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam rapat paripurna, Rabu (21/10).
Bahrun menjelaskan, perubahan alokasi transfer dari pemerintah pusat akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan keuangan daerah. Karena itu, penyesuaian anggaran akan dilakukan setelah alokasi definitif ditetapkan.
“Setiap perubahan alokasi transfer berdampak langsung terhadap kapasitas belanja daerah,” katanya.
Jika terjadi penyesuaian anggaran, lanjutnya, belanja wajib, pelayanan dasar, dan program prioritas akan didahulukan. Sementara itu, pengeluaran yang belum mendesak, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan pengadaan yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat, akan dievaluasi.
Pemkab Seruyan juga akan memastikan setiap program memiliki indikator dan target kinerja yang terukur. Pemantauan realisasi anggaran dilakukan secara berkala agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Di sisi pendapatan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui perbaikan pemungutan pajak dan retribusi, penagihan tunggakan, pemutakhiran data wajib pajak, serta perluasan pembayaran nontunai.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pajak barang dan jasa tertentu, pajak mineral bukan logam dan batuan, opsen pajak kendaraan bermotor, retribusi daerah, serta pendapatan dari pemanfaatan aset daerah dan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Bahrun menegaskan, optimalisasi PAD harus mempertimbangkan potensi riil daerah serta kemampuan masyarakat dan dunia usaha, tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara berlebihan.
Untuk belanja pembangunan, Pemkab Seruyan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan dan terpencil.
Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah pemulihan ekonomi masyarakat dari dampak lanjutan fenomena El Nino 2026. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan, termasuk kegiatan yang menyerap tenaga kerja lokal.
Selain itu, penyelesaian kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam penyediaan kebun plasma sebesar 20 persen turut menjadi perhatian. Pemkab Seruyan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp47,21 miliar masih bersifat sementara. Nilai definitifnya akan diketahui setelah laporan keuangan tahun anggaran 2026 diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Bahrun menyatakan, seluruh masukan dan pertanyaan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan APBD 2027.
“Kami berharap pembahasan RAPBD 2027 berjalan sesuai jadwal dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran,” tandasnya. (rdw/yit)
Editor : Heru Prayitno