KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – Anggota DPRD Seruyan Daerah Pemilihan (Dapil) II Subani mendorong Pemerintah Kabupaten Seruyan memaksimalkan potensi pariwisata Danau Sembuluh dan pembangunan kawasan istirahat (rest area) di jalur nasional sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (6/7).
Menurut Subani, potensi yang dimiliki Kabupaten Seruyan selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendongkrak PAD.
Ia menilai Danau Sembuluh layak menjadi prioritas pengembangan karena memiliki daya tarik alam yang besar tanpa memerlukan investasi pembangunan wahana dalam skala besar.
“Danau Sembuluh adalah danau terbesar di Kalimantan. Potensinya sangat besar karena wisatawan tidak perlu disuguhi banyak wahana, panorama alamnya saja sudah menjadi daya tarik,” katanya.
Subani juga mendorong pemerintah daerah menggandeng perusahaan yang beroperasi di Seruyan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, salah satunya dengan menggelar kegiatan rekreasi bagi karyawan beserta keluarga di Danau Sembuluh. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menambah PAD.
Selain sektor pariwisata, Subani menyoroti tingginya arus kendaraan di jalan nasional yang melintasi wilayah Seruyan. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan peluang ekonomi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Ia mengusulkan pembangunan rest area di Desa Selunuk. Menurutnya, lahan untuk pembangunan telah tersedia sehingga tidak memerlukan pembebasan lahan. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi tempat persinggahan pengguna jalan sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal.
“Jalur Sampit–Pangkalan Bun sangat ramai, tetapi belum ada rest area yang representatif. Seruyan harus ikut mengambil peluang ekonomi dari lalu lintas kendaraan itu,” ujarnya.
Subani berharap keberadaan rest area dapat memperkuat identitas Kabupaten Seruyan sebagai daerah persinggahan sekaligus memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada para pengguna jalan.
Selain itu, ia meminta pemerintah memperluas layanan publik dengan menghadirkan unit pelayanan di wilayah Seruyan bagian atas. Menurutnya, masyarakat di daerah seperti Bumi Agung dan Sukorejo masih harus mengeluarkan biaya transportasi yang besar untuk mengurus administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan Samsat.
Karena itu, ia mengusulkan pembukaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau kantor pelayanan sederhana yang didukung sistem digital agar masyarakat tidak lagi harus datang ke Kuala Pembuang.
“Kalau pelayanannya bisa didekatkan ke masyarakat, biaya transportasi bisa ditekan dan pelayanan juga menjadi lebih efektif,” pungkasnya. (rdw/yit)
Editor : Heru Prayitno