KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – DPRD Seruyan menyoroti ketidaksinkronan data pendidikan serta lemahnya pengawasan tenaga pendidik, termasuk dugaan absensi guru yang hanya bersifat formalitas, saat menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Seruyan Tahun Anggaran 2025 di Kuala Pembuang, Senin (4/5).
Sorotan tersebut disampaikan anggota DPRD Seruyan Bambang Yantoko sebagai hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) yang digelar pada 13–14 April 2026.
DPRD menilai data yang disajikan Dinas Pendidikan dalam LKPJ belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar penyajian data dilengkapi dengan lampiran realisasi penggunaan anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun nonfisik seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Selain persoalan data, DPRD juga menyoroti pengawasan terhadap guru di wilayah terpencil yang dinilai masih lemah. Terdapat indikasi kehadiran guru hanya sebatas absensi tanpa diikuti aktivitas mengajar yang optimal.
“Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai kehadiran hanya formalitas di atas kertas,” tegas Bambang saat membacakan rekomendasi tersebut.
DPRD juga menilai peningkatan kualitas pendidikan belum optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan fasilitas pendidikan untuk menunjang proses belajar mengajar.
Selain itu, pemerataan tenaga pendidik menjadi perhatian. Dinas Pendidikan diminta menata distribusi guru agar tidak terjadi penumpukan di satu wilayah, sementara wilayah lain kekurangan tenaga pengajar.
Bambang menegaskan, perbaikan sektor pendidikan perlu segera dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Seruyan.
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan di Seruyan ke depan,” ujarnya. (rdw/yit)
Editor : Heru Prayitno