Dua Warga Asing DIseret ke Kasus Tipikor Tambang

Dodi Abdul Qadir • Dipublikasikan Jumat, 13 November 2026 | 21:07 WIB
Sitausi persidangan ketika Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya menjatuhkan putusan, Kamis (12/11). (dodi/radarsampit)
Sitausi persidangan ketika Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya menjatuhkan putusan, Kamis (12/11). (dodi/radarsampit)

PALANGKA RAYA,radarsampit.jawapos.com-Vonis terhadap enam terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola penjualan dan ekspor mineral tambang di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum mengakhiri polemik perkara tersebut.

Usai majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya menjatuhkan putusan, Kamis (12/11), tim penasihat hukum justru mendesak aparat penegak hukum memburu dua sosok yang disebut sebagai aktor utama di balik perkara itu.

Dua nama yang menjadi sorotan adalah Danny Paulus, warga negara Australia, dan Oliver Hessler, warga negara Swiss. Keduanya disebutkan pengacara itu memiliki keterkaitan dengan perusahaan PT IM dan PT KBM.

Kuasa hukum terdakwa Handi, Suriansyah Halim, meminta jaksa penuntut umum (JPU) dan instansi terkait mengambil langkah tegas untuk menghadirkan kedua pihak tersebut ke hadapan hukum.

Menurutnya, enam terdakwa yang telah divonis bukanlah pihak yang sesungguhnya mengendalikan aktivitas perusahaan. Mereka disebut hanya menjadi pekerja dan dipinjam namanya untuk kepentingan perusahaan.

Baca Juga: Kerugian Negara Capai Rp 1 Triliun, Vonis Tipikor Tambang di Kalteng di Bawah Tuntutan Jaksa

"Jangan sampai yang divonis ini hanya orang-orang yang dipinjam namanya, sementara aktor utamanya justru bebas. Kami meminta pemerintah, melalui dubes dan pihak terkait lainnya, menjemput dua aktor tersebut agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. JPU harus mengambil langkah tegas," tegas Suriansyah, Jumat (13/11).

Desakan serupa disampaikan kuasa hukum terdakwa Herbowo Siswanto, Henrico Fransiscush. Dia mengaku pihaknya sebenarnya berharap majelis hakim menjatuhkan putusan lepas atau onslag sebagaimana disampaikan dalam nota pembelaan (pledoi).

Henrico menilai, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada aliran uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati secara pribadi oleh kliennya.

"Kami sebenarnya menginginkan putusan lepas sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pledoi. Kami meyakini, dan fakta persidangan juga menunjukkan, tidak ada satu rupiah pun uang yang dinikmati secara pribadi oleh klien kami, Herbowo Siswanto," ujarnya seusai persidangan.

Dia menjelaskan, posisi Herbowo sebagai direktur tidak terlepas dari instruksi pimpinan perusahaan. Dalam pembelaannya, Henrico menyebut Danny Paulus dan Oliver Hessler sebagai pihak yang memiliki kendali terhadap aktivitas perusahaan.

Terkait langkah hukum berikutnya, pihaknya masih akan mencermati sikap JPU. Apabila jaksa mengajukan banding, tim pembela akan menyiapkan kontra memori banding.

"Kami menunggu memori banding dari jaksa dan akan mempersiapkan kontra memori bandingnya. Tidak menutup kemungkinan ada upaya hukum lain, termasuk kasasi maupun peninjauan kembali," tegasnya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Fransisco Cosida, Windu Sukmono, menilai putusan majelis hakim telah menunjukkan pertimbangan objektif. Pasalnya, hukuman yang dijatuhkan lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang mencapai 11 tahun penjara.

Meski demikian, pihaknya masih menyimpan keberatan terhadap sejumlah pertimbangan hukum, terutama terkait dugaan pemberian suap yang dinilai belum terbukti secara langsung terhadap kliennya."Keputusannya jauh dari setengah tuntutan. Berarti majelis hakim objektif," ungkap Windu.

Dia juga menilai, Fransisco tidak memiliki kewenangan mengendalikan keuangan maupun operasional perusahaan. Kendali tersebut, menurut pembelaannya, berada di tangan pihak lain yang disebut dalam persidangan.

Windu turut meminta agar Danny Paulus dan Oliver Hessler dihadirkan untuk mempertanggungjawabkan peran mereka. Namun, terkait langkah hukum atas putusan tersebut, pihaknya masih menyatakan pikir-pikir.

Di sisi lain, JPU I Wayan Suryawan menjelaskan, penanganan terhadap pihak-pihak lain yang disebut dalam persidangan masih membutuhkan proses panjang. Terutama karena menyangkut warga negara asing yang berada di luar wilayah Indonesia.

Dia menyebut, selama proses penyidikan hingga persidangan, jaksa belum berhasil menghadirkan sejumlah pihak, termasuk Danny Paulus yang disebut berada di Australia dan Oliver Bernard Hissler yang berada di Hong Kong.

Menurut I Wayan, upaya pemanggilan sebenarnya telah dilakukan. Namun, pihak-pihak tersebut meminta agar proses pemanggilan dilakukan melalui mekanisme formal sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait kemungkinan penetapan status daftar pencarian orang (DPO), dia menegaskan hingga kini keduanya belum ditetapkan dalam status tersebut. Proses pemanggilan dan langkah hukum lanjutan masih harus ditindaklanjuti.

"Kami memahami harapan dari penasihat hukum. Namun, karena yang bersangkutan merupakan warga negara asing dan berada di luar Indonesia, ada proses yang harus kami lalui. Kami membutuhkan waktu serta koordinasi dengan berbagai pihak," jelas I Wayan.

 

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Ricky Ferdinan memberikan waktu selama satu minggu kepada para terdakwa dan penasihat hukum untuk menentukan sikap atas putusan tersebut, apakah menerima atau mengajukan upaya hukum banding.

 

Seperti diberitakan, Dalam perkara dugaan korupsi komoditas zirkon, ilmenit, dan rutil periode 2020–2025 yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun tersebut, hukuman tertinggi dijatuhkan kepada mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng, Vent Christway.

 

Vent divonis enam tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta pidana tambahan sebesar Rp4,2 miliar. Vonis itu lebih ringan tiga tahun dibandingkan tuntutan JPU yang sebelumnya meminta hukuman sembilan tahun penjara.

 

Sementara itu, Erna Tri Susilawati yang sebelumnya dituntut paling berat, yakni 12 tahun penjara, justru divonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

 

Terdakwa Fransisco Cosida juga dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan. Heri Bowo divonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.

 

Adapun Indra Himawijaya dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

 

Vonis paling rendah diterima Handi Andi Wahyudi. Padahal, JPU sebelumnya menuntut Handi dengan hukuman 11 tahun penjara. Namun, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana empat tahun penjara.(daq)

 

 

Editor : Agus Jaka Purnama
tipikor tambang warga asing Pengadilan Tipikor Palangka Raya swiss penasihat hukum