NANGA BULIK, radarsampit.jawapos.com – Harga eceran bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lamandau masih melampaui harga kesepakatan. Harganya berkisar Rp16 ribu hingga Rp20 ribu per liter, meskipun pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan khusus untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut terungkap dalam rapat evaluasi penyaluran BBM bersubsidi yang dipimpin Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan SDA Setda Lamandau, Dr. Meigo, di Aula Setda Lamandau, Selasa (27/10).
Meigo mengatakan, beberapa bulan lalu sempat terjadi kelangkaan BBM, baik di perkotaan maupun perdesaan. Kondisi itu mendorong bupati menerapkan kebijakan khusus penyaluran BBM. Namun, hasil pelaksanaannya berbeda-beda di setiap kecamatan.
“Beberapa bulan lalu sempat terjadi kelangkaan BBM di kota hingga desa. Sehingga, Pak Bupati membuat kebijakan penyaluran khusus. Namun, hasilnya berbeda-beda di tiap kecamatan,” ujar Meigo.
Berdasarkan laporan para camat, distribusi BBM di Kecamatan Belantikan Raya relatif tertib melalui sistem jatah per drum yang disesuaikan dengan proporsi penduduk. Skema tersebut dinilai membantu pemerataan pasokan hingga ke desa-desa.
Di Kecamatan Bulik Timur, harga eceran BBM relatif stabil pada kisaran Rp14 ribu hingga Rp16 ribu per liter, bergantung pada jarak distribusi. Pasokan dari SPBU setempat juga dilaporkan relatif lancar.
Sementara itu, harga eceran BBM di Kecamatan Lamandau mencapai Rp17 ribu hingga Rp20 ribu per liter, melampaui harga kesepakatan sebesar Rp16 ribu per liter. Di Kecamatan Delang, harga berkisar Rp16 ribu hingga Rp20 ribu per liter, sedangkan harga tertinggi yang disepakati sebesar Rp15 ribu per liter.
Adapun di Kecamatan Sematu Jaya, harga eceran masih terkendali dengan batas maksimal Rp15 ribu per liter.
Di Kecamatan Bulik, pemerintah setempat memanfaatkan kerja sama dengan APMS PT Talenta Mitra Utama melalui alokasi 2.000 liter BBM untuk 10 titik kios mini. Skema tersebut dinilai mampu menekan harga eceran hingga Rp13 ribu per liter. Namun, distribusi masih terkendala keterbatasan armada pengangkut milik pelansir.
Meigo mengakui, meningkatnya antrean BBM menjadi tantangan dalam menjaga kestabilan harga, terutama di wilayah yang jauh dari SPBU.
“Dengan kondisi saat ini, antrean semakin panjang. Memang sulit mempertahankan harga eceran di wilayah yang jauh dari SPBU,” katanya.
Ia meminta para camat terus memantau ketersediaan dan harga BBM di wilayah masing-masing. Para camat juga diminta membina pengecer agar mematuhi harga eceran tertinggi (HET) yang telah disepakati.
Menurut Meigo, laporan dari setiap kecamatan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Pengawasan perlu diperkuat, terutama di wilayah yang harga ecerannya masih melampaui kesepakatan.
Selain itu, keterbatasan armada pengangkut dan pasokan dari SPBU yang belum rutin menjadi persoalan yang perlu segera dicarikan solusi agar distribusi BBM lebih merata dan harga tetap terkendali. (mex)
Editor : Heru Prayitno