Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Lamandau Kaji Penerapan Ganjil-Genap Pembelian BBM Subsidi

Ria Mekar Anggreany
Pemerintah Kabupaten Lamandau mengkaji penerapan sistem pelat nomor ganjil-genap untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite guna mengurai antrean panjang. (Ria/Radar Sampit)
Pemerintah Kabupaten Lamandau mengkaji penerapan sistem pelat nomor ganjil-genap untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite guna mengurai antrean panjang. (Ria/Radar Sampit) 

Advertisement

 

NANGA BULIK, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau mengkaji penerapan sistem pelat nomor ganjil-genap untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite guna mengurai antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun, rencana tersebut belum diputuskan dan masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Wacana itu dibahas dalam rapat evaluasi penyaluran BBM bersubsidi yang dipimpin Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Lamandau, Dr Meigo, di Aula Setda Lamandau, Selasa (27/10).

Advertisement

“Penerapan ganjil-genap belum menjadi keputusan. Ini masih akan dibahas melalui tim terpadu dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku dan kondisi di lapangan,” kata Meigo.

Rapat tersebut juga menyoroti aktivitas pengetap BBM yang dinilai turut menyebabkan panjangnya antrean di SPBU. Aktivitas itu disebut semakin diminati masyarakat karena diperkirakan mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp300 ribu per hari.

Selain itu, pemerintah daerah mengevaluasi penyaluran jatah BBM untuk desa serta kepatuhan pengecer terhadap harga eceran tertinggi (HET) yang telah disepakati.

Advertisement

Aparat penegak hukum mengingatkan bahwa kebijakan pembatasan pembelian BBM harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk ketentuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Polres Lamandau, dan Kejaksaan Negeri Lamandau juga menyoroti potensi kendala dalam pendataan dan identifikasi pelat nomor kendaraan jika sistem ganjil-genap diterapkan.

Sementara itu, pengelola SPBU menyebut antrean panjang juga dipengaruhi pasokan Pertalite bersubsidi yang belum rutin. Pasokan yang kerap kosong membuat penyaluran terkadang hanya dapat dilakukan dua hari sekali.

“Pertalite bersubsidi tidak selalu datang setiap hari. Ketika pasokan terlambat atau kosong, antrean langsung meningkat karena kendaraan menunggu pengisian,” ujar pengelola SPBU dalam rapat tersebut.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ternyata Ini Penyebab Pemkab Kobar Terapkan Ganjil Genap untuk Isi BBM di SPBU

Ternyata Ini Penyebab Pemkab Kobar Terapkan Ganjil Genap untuk Isi BBM di SPBU

Salah satu langkah taktis yang tengah disiapkan adalah penerapan sistem ganjil genap bagi kendaraan yang akan mengantre di stasiun pengisian

Saking Parahnya Antrean di SPBU, Satgas BBM Kobar Terapkan Ganjil Genap Pertalite di Pangkalan Bun

Saking Parahnya Antrean di SPBU, Satgas BBM Kobar Terapkan Ganjil Genap Pertalite di Pangkalan Bun

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 002/SATGAS.BBM/KBR/X/2026 yang ditetapkan pada 22 Oktober 2026.

Antrean di SPBU kembali Memicu Demonstrasi ke Pertamina. Stok BBM Diklaim masih Aman

Antrean di SPBU kembali Memicu Demonstrasi ke Pertamina. Stok BBM Diklaim masih Aman

Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kalteng, kembali menimbulkan keresahan, dan kembali memicu protes ke pihak Pertamina Palangkaraya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer