JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut roda kehidupan masyarakat tetap berjalan normal di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Suharyanto menegaskan, penggunaan kata normal dalam rapat terbatas bersama Presiden RI tidak bermaksud menyatakan kondisi masyarakat terdampak karhutla baik-baik saja.
Dia menjelaskan, kata tersebut merujuk pada indikator terbatas mengenai aktivitas dasar masyarakat yang masih berlangsung, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat.
Baca Juga: KABUT ASAP! BNPB Sebut Aktivitas Warga di Kalimantan Normal, Ormas Dayak: “Normal dari Mana?”
“Perlu saya jelaskan bahwa konteks kata normal yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berjalan,” kata Suharyanto, Jumat (25/9).
Menurutnya, istilah normal yang digunakan tidak berarti kondisi lingkungan maupun kehidupan masyarakat kembali seperti sebelum karhutla terjadi. BNPB, kata dia, tidak mengabaikan dampak yang dirasakan masyarakat akibat kebakaran dan kabut asap.
“Bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap,” imbuhnya.
Karhutla Kalteng dan Kalbar Masih Serius
Suharyanto menegaskan kondisi karhutla, khususnya di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar), masih serius.
Kabut asap yang ditimbulkan karhutla masih berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta berbagai aktivitas lainnya.
Baca Juga: Ormas Dayak Kotim Kecam Laporan BNPB ke Presiden Terkait Hidup Normal di Tengah Kabut Asap Karhutla
“Saya memahami penggunaan kata normal dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” jelasnya.
Suharyanto juga mengakui pemilihan kata tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, dia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terdampak karhutla.
“Karena itu, saya memohon maaf kepada masyarakat terdampak karhutla jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja. Bukan begitu maksud saya,” pungkasnya.
Suharyanto memastikan penanganan karhutla masih terus dilakukan. BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, serta unsur lainnya masih bekerja melakukan pemadaman dan penanganan dampak karhutla.
Dia menegaskan, pemerintah tidak menganggap persoalan karhutla dan kabut asap telah selesai.
Penanggulangan karhutla, termasuk upaya pemadaman dan penanganan dampak terhadap masyarakat, akan terus dilakukan hingga kondisi kembali membaik. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko