
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi sekadar bencana musiman yang rutin menyapa Kalimantan Tengah, melainkan manifestasi dari krisis ekologi yang terus berulang.
Setiap musim kemarau tiba, kabut asap pekat kembali menyelimuti wilayah ini. Dampaknya terentang lebar: mulai dari kerusakan ekosistem, penurunan kualitas kesehatan, hingga kelumpuhan berbagai roda pelayanan publik.
Di antara sekian banyak sektor yang terdampak, ruang-ruang pendidikan seringkali menjadi korban terdepan yang terpaksa mengalah pada keadaan.
Ketika kualitas udara merosot tajam hingga berada pada level berbahaya, sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anak-anak.
Pada 24 Agustus 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi menetapkan status Siaga Darurat Karhutla.
Penetapan ini mempertegas betapa seriusnya ancaman keselamatan yang dihadapi masyarakat, khususnya warga sekolah.
Kebijakan ini disusul dengan langkah responsif dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang menginstruksikan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) per 31 Agustus 2026 bagi seluruh satuan pendidikan di wilayah terdampak kabut asap parah.
"Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik serta warga sekolah yang terdampak kabut asap, proses belajar mengajar dilakukan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," tegas petikan resmi surat edaran tersebut.
Langkah ini dievaluasi secara berkala dengan memantau perkembangan kualitas udara di masing-masing daerah.
Ancaman karhutla terhadap dunia pendidikan bukanlah sekadar angka dan status di atas kertas.
Di lapangan, situasinya kerap jauh lebih mengkhawatirkan. Menengok Kabupaten Kotawaringin Timur, tepatnya di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, wilayah Samuda sempat diselimuti asap pekat yang memangkas jarak pandang dan melumpuhkan aktivitas harian.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




