SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Pertamina, dan pemerintah daerah yang diharapkan mampu mengurai persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) ternyata belum memberikan perubahan berarti di lapangan. Antrean panjang di sejumlah SPBU masih terjadi, bahkan dinilai warga semakin parah.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan efektivitas hasil rapat yang sebelumnya digelar untuk mencari solusi atas persoalan distribusi BBM di Kotim.
Kardi, salah seorang warga, mengatakan masyarakat berharap pembahasan bersama Pertamina dan pemerintah daerah menghasilkan langkah konkret. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan antrean masih terjadi.
“Rapat sudah dilakukan bersama Pertamina dan pemerintah daerah, tapi antreannya masih saja panjang. Bahkan sekarang terasa semakin parah. Jadi masyarakat mempertanyakan apa hasil rapat itu,” kata Kardi, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, persoalan antrean BBM tidak cukup diselesaikan melalui pembahasan di ruang rapat. Kesepakatan yang dihasilkan harus terlihat dalam perbaikan distribusi dan pelayanan di SPBU.
Kuota dan Jadwal Pengiriman Dipersoalkan
Persoalan kuota dan jadwal pengiriman BBM turut menjadi sorotan warga. Abdi mempertanyakan kebijakan penundaan kuota serta jadwal pengiriman yang dinilai belum seragam.
“Kalau kuota ditunda dan jadwal pengiriman BBM tidak seragam, tentu masyarakat yang akhirnya terkena dampaknya. Antrean tetap panjang karena kebutuhan masyarakat tidak menunggu,” ujar Abdi.
Ia meminta DPRD, pemerintah daerah, dan Pertamina kembali mengevaluasi hasil pembahasan sebelumnya. Menurutnya, jangan sampai persoalan hanya berhenti pada rapat dan kesimpulan, sementara masyarakat tetap harus berhadapan dengan antrean panjang.
Masyarakat Minta Solusi Nyata
Senada, Dewi mempertanyakan efektivitas RDP yang telah dilakukan DPRD Kotim. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai ketersediaan stok, tetapi solusi yang bisa langsung dirasakan.
“Untuk apa rapat di dewan kalau ternyata tidak ada efeknya di lapangan? Masyarakat butuh solusi. Kalau setelah rapat antreannya tetap seperti ini, berarti ada yang belum beres,” kata Dewi.
Ia menilai persoalan antrean BBM harus dilihat secara menyeluruh. Tidak hanya menyangkut ketersediaan stok di Depot Sampit, tetapi juga kuota, jadwal pengiriman hingga pola distribusi ke masing-masing SPBU.
Sebelumnya, Pertamina memastikan stok BBM di Depot Sampit masih tersedia dan penyaluran ke SPBU berjalan sesuai kebutuhan. Namun, kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan antrean yang masih dirasakan masyarakat.
Karena itu, warga berharap DPRD Kotim tidak berhenti pada rapat dan meminta penjelasan dari Pertamina. Hasil pembahasan dinilai perlu dikawal hingga benar-benar terlihat dampaknya di lapangan.
“Kalau rapat sudah berkali-kali tetapi antrean tetap panjang, masyarakat tentu kecewa. Yang kami lihat bukan hasil rapatnya, tapi apakah antrean ini berkurang atau tidak. Kami kesulitan dapat BBM,” pungkas Kardi. (ang)
Editor : Slamet Harmoko