PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com – Potongan video rapat Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Tengah (Kalteng) yang membahas kebijakan sekolah di tengah kabut asap memicu polemik di media sosial.
Kepala Disdik Kalteng M Reza Prabowo pun angkat bicara dan meminta masyarakat melihat konteks pembahasan secara utuh.
Video tersebut memuat pernyataan Reza mengenai sejumlah konsekuensi apabila sekolah diliburkan akibat kondisi kabut asap, termasuk dampaknya terhadap operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kantin sekolah.
Potongan pernyataan itu kemudian memunculkan anggapan bahwa Disdik Kalteng lebih mempertimbangkan keberlangsungan program MBG dibandingkan keselamatan peserta didik.
Reza membantah anggapan tersebut. Ia meminta masyarakat tidak menarik kesimpulan hanya berdasarkan video yang dipotong dari rangkaian rapat yang berlangsung cukup panjang.
“Saya berharap kita jangan menerima informasi sepotong-sepotong,” ujar Reza di Aula Dinas Pendidikan Kalteng, Senin (31/8/2026).
Reza Bantah Utamakan MBG
Reza menjelaskan rapat tersebut tidak hanya membahas program MBG. Dalam forum itu, Disdik juga mendengarkan berbagai aspirasi serta membahas sejumlah opsi terkait pelaksanaan pembelajaran di tengah kabut asap, termasuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Menurutnya, potongan video yang beredar tidak menggambarkan keseluruhan proses pembahasan dalam rapat.
“Memang potongan video di mana rapatnya itu lama sekali. Kita juga mendengarkan aspirasi dan itu belum akhir dari rapat itu,” jelasnya.
Ia menegaskan keselamatan peserta didik tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pendidikan selama karhutla dan kabut asap.
“Tidak benar kalau Bapak lebih mengutamakan MBG. Tentu, tentu. Kita harus mengutamakan keselamatan,” tegasnya.
Kabut Asap Dinilai Sulit Diprediksi
Menurut Reza, kondisi kabut asap menjadi salah satu pertimbangan penting karena kualitas udara dapat berubah dalam waktu singkat. Kondisi yang terlihat aman pada satu waktu belum tentu bertahan beberapa jam kemudian.
“Kemarin itu kita lihat tiba-tiba kabutnya hilang, terus nanti ada kabut lagi. Nah, ini yang harus kita dalam membuat suatu kebijakan harus penuh dengan perhitungan seperti itu,” ujarnya.
Karena itu, kebijakan terkait pembelajaran tidak dapat hanya didasarkan pada kondisi sesaat. Pemerintah perlu melihat perkembangan kualitas udara serta kondisi masing-masing wilayah sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan atau harus dialihkan ke PJJ.
Ada Aturan untuk Sekolah dan MBG
Reza mengatakan pelaksanaan pembelajaran di daerah terdampak kabut asap mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Aturan tersebut menjadi salah satu dasar bagi satuan pendidikan dalam menentukan pola pembelajaran sesuai kondisi di lapangan.
Sementara untuk program MBG, menurut Reza, pelaksanaannya juga memiliki pedoman tersendiri melalui surat edaran Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menegaskan keberadaan program MBG tidak menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan siswa. Setiap keputusan, kata dia, harus mempertimbangkan kondisi lapangan dan risiko yang dihadapi peserta didik akibat paparan asap karhutla.
Dengan demikian, Reza meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan isi rapat berdasarkan potongan video yang beredar. Menurutnya, keseluruhan konteks pembahasan diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak dipahami secara keliru. (ktr-4)
Editor : Slamet Harmoko