SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta turun langsung membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama status tanggap darurat berlangsung.
Keterlibatan OPD diarahkan untuk memperkuat pemadaman api sekaligus membantu distribusi air bersih di tengah kondisi kekeringan.
Wakil Bupati Kotim, Irawati, mengatakan instruksi tersebut telah disampaikan Bupati Kotim kepada seluruh OPD agar ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla, khususnya di wilayah perkotaan.
“Pak Bupati sudah menginstruksikan seluruh OPD untuk ikut serta membantu bagaimana memadamkan api, termasuk pendistribusian air bersih,” ujarnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Darurat Penanganan Karhutla di Aula Rujab Bupati Kotim, Rabu (19/8).
Menurut Irawati, setiap OPD diminta menyesuaikan dukungan dengan kemampuan yang dimiliki. OPD yang memiliki kendaraan operasional seperti pick-up dapat menggunakannya untuk membantu kegiatan di lapangan.
Sementara OPD yang belum memiliki kendaraan dapat menyewa armada untuk mendukung pemadaman maupun distribusi air. Pemerintah daerah juga menyiapkan tandon sebagai bagian dari kebutuhan penanganan.
“Tadi setelah kami rapat, kalau yang tidak ada kendaraan bisa menyewa dulu. Termasuk pick-up dan tandon disiapkan karena memang kita sudah bisa menggunakan dana BTT,” jelasnya.
Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut memungkinkan kebutuhan penanganan yang bersifat mendesak dapat segera dipenuhi.
Langkah ini dinilai penting mengingat kondisi karhutla dan kekeringan membutuhkan dukungan sarana serta mobilitas yang cukup tinggi.
Irawati menegaskan, keterlibatan OPD dalam penanganan karhutla bukan sekadar imbauan. Masing-masing perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan instruksi yang telah diberikan selama masa tanggap darurat.
Ia juga ditugaskan melakukan pengawasan terhadap keterlibatan OPD. OPD yang tidak menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas akan diberikan teguran.
“Kalau tidak aktif, karena memang tadi saya ditunjuk selaku pengawasan, saya akan menegur. Nanti kita lihat OPD mana yang memang tidak komitmen dalam menjalankan tugas yang diperintahkan Bapak Bupati untuk melakukan penanganan karhutla dan kekeringan ini,” tegasnya.
Irawati berharap seluruh OPD dapat bergerak bersama sesuai peran masing-masing. Dengan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemadaman di lapangan dan distribusi air bersih kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan optimal. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko