Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi III Dorong BTT Dioptimalkan untuk Penanganan Karhutla

M
Penulis: M. Akbar❯
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah.  (Akbar/Radar Sampit)
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah. (Akbar/Radar Sampit)

Advertisement

 

SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah ditetapkannya status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Anggaran tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat penanganan di lapangan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak karhutla dan kabut asap.

Advertisement

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, mengatakan optimalisasi BTT diperlukan untuk mendukung kebutuhan mendesak selama masa tanggap darurat, mulai dari sarana dan prasarana hingga perlindungan kesehatan petugas serta masyarakat terdampak.

“Dengan telah ditetapkannya status Tanggap Darurat Karhutla oleh Bupati Kotim, kami mendorong agar alokasi anggaran BTT dioptimalkan untuk menunjang efektivitas penanganan karhutla,” ujarnya, Rabu (19/8).

Menurut Riskon, salah satu kebutuhan yang perlu menjadi prioritas adalah melengkapi peralatan dan sarana prasarana penanggulangan karhutla yang digunakan tim gabungan di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah dinilai perlu memberikan apresiasi kepada petugas dan masyarakat yang aktif membantu penanganan kebakaran.

Advertisement

“Kami juga mendorong adanya reward atau bentuk apresiasi bagi tim gabungan dan masyarakat yang aktif bertugas di lapangan,” tambahnya.

Ia menambahkan, kondisi di lapangan yang membutuhkan waktu dan tenaga cukup besar juga perlu diimbangi dengan dukungan kesehatan bagi petugas. Pemkab diminta menyediakan asupan nutrisi dan vitamin serta perlindungan kesehatan bagi petugas lapangan maupun tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Di sisi lain, Riskon meminta pemerintah menyiapkan langkah perlindungan bagi masyarakat yang terdampak paparan kabut asap. Salah satunya melalui pengadaan dan pembagian masker secara masif, terutama di wilayah yang kualitas udaranya mulai mengkhawatirkan.

“Pengadaan dan pembagian masker secara masif kepada masyarakat yang terdampak paparan asap juga perlu dipersiapkan sebagai langkah preventif agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat kondisi udara yang semakin mengkhawatirkan,” tegasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD dan Pemkab Kobar Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026

DPRD dan Pemkab Kobar Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bersama Pemerintah Kabupaten Kobar menyepakati Perubahan KUA PPAS

DPRD dan Pemkab Kobar Sepakati KUA-PPAS, Fokus Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Inklusif

DPRD dan Pemkab Kobar Sepakati KUA-PPAS, Fokus Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Inklusif

ANGGARAN: Penandatanganan kesepakatan KUA PPAS APBD 2027 oleh eksekutif dan legislatif 

DPRD Kobar Gelar RDP BBM dan Kelistrikan, Hasilkan Sejumlah Kesepakatan Penting

DPRD Kobar Gelar RDP BBM dan Kelistrikan, Hasilkan Sejumlah Kesepakatan Penting

Sejumlah pihak dihadirkan dalam forum tersebut, di antaranya Pertamina, pengelola SPBU, Hiswana Migas, perwakilan pengemudi ojek online

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer