Tim Terpadu Terus Berpacu Padamkan Karhutla
PALANGKA RAYA – Penanganan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipastikan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Penanganan lebih difokuskan di dua wilayah dengan kejadian terbesar, yakni di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Pulang Pisau.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyatakan, penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan hingga masyarakat. Diperkuat juga dukungan dari udara untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit ditangani dari darat.
“Kita akan terus upaya maksimal, kita sinergi untuk Kalteng. Termasuk kita lakukan penambahan maupun penanganan melalui udara,” ujarnya, Senin (10/8).
Agustiar menyebut wilayah Kotim dan Pulang Pisau menjadi salah satu prioritas penanganan. Penguatan personel dan dukungan operasi udara akan diarahkan ke wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Sementara itu, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya mendeteksi 593 titik panas atau hotspot di Kalteng, berdasarkan pemantauan satelit pada 7 Agustus 2026. Kotim menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 149 titik. Disusul Kapuas 78 titik, Palangka Raya 59 titik, Pulang Pisau 57 titik, Seruyan 54 titik, dan Sukamara 53 titik.
BMKG juga mengingatkan kondisi bahan bakar permukaan di sebagian besar wilayah Kalteng pada periode 8–15 Agustus sangat kering dan mudah terbakar. Potensi curah hujan juga diperkirakan masih minim. Kondisi tersebut membuat pemerintah dituntut bergerak cepat sebelum api meluas.
Baca Juga: Dipantau Presiden, Karhutla di Kalteng masih Meluas
Operasi penanganan karhutla di Kalteng diperkuat dengan pengerahan empat regu Satgas Udara dan 16 regu Satgas Darat. Sebanyak 10 regu diarahkan ke Tumbang Nusa, satu regu ke Kameloh Baru, satu regu ke Kalampangan dan empat regu ditempatkan di Pos Komando. Khusus operasi gabungan di Tumbang Nusa, turut diperkuat 32 regu Satgas Darat.
Di Jalan Tanjung Taruna, Pulang Pisau, tim melakukan pemadaman dan pembasahan lahan gambut sekitar satu hektare. Setelah api utama dikendalikan, personel melanjutkan penyekatan dan pendinginan.
Sementara di Tumbang Nusa, tim gabungan melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumur bor. Penanganan dilakukan terhadap lahan gambut yang ditumbuhi semak belukar dan pakis.
Di lokasi lain, sekitar embung depan Balai Persemaian Bibit Tumbang Nusa, petugas melakukan pembasahan untuk mencegah api menjalar ke jalan raya.
Karhutla juga ditangani di Kalampangan. Tim melakukan pemadaman di Jalan Manunggal dengan luasan sekitar dua hektare dan Jalan Kahuripan sekitar 0,5 hektare. Kemudian di Jalan Mahir Mahar, Tumbang Nusa, MPA Bereng Bengkel bersama unsur terkait, menangani kebakaran sekitar 30 hektare yang masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, juga memastikan TNI terus berkoordinasi dengan Polda Kalteng dan pemerintah daerah dalam penanganan karhutla.“TNI juga mengerahkan Babinsa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan memastikan penegakan hukum juga berjalan. Salah satunya penanganan dugaan tindak pidana karhutla di Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau.
Kebakaran yang terjadi sejak Minggu (2/8) di lokasi itu, menghanguskan lahan gambut sekitar satu hektare. Polisi menduga kebakaran bermula dari aktivitas pembersihan lahan yang kemudian memicu api meluas.
Satreskrim Polres Pulang Pisau melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti di lapangan. Perkara tersebut diterapkan dengan ketentuan Pasal 311 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 27 ayat (1) Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022.
Sementara itu, Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib mengungkapkan, kebakaran kembali terjadi di lahan kawasan Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya–Banjarmasin Km 32, Senin (10/8).
Tim Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) Dinas Kehutanan Kalteng mulai melakukan penanganan sekitar pukul 10.41 WIB hingga 17.01 WIB. Tim melakukan pemadaman, pembatasan penjalaran api serta pendinginan. Sumber air diperoleh dari parit yang berjarak sekitar 20 meter dari lokasi.
Lokasi kebakaran berada di kawasan gambut dalam dengan vegetasi semak belukar, akasia, geronggang, blangiran, pakis-pakisan dan tanaman menjalar. Karakter lahan tersebut membuat proses pemadaman tidak mudah.
Ahmad Toyib menjelaskan, api bukan hanya muncul di permukaan. Bara berpotensi bertahan di bawah lapisan gambut dan kembali menyala jika proses pendinginan tidak dilakukan secara menyeluruh.
“Pembasahan, pendinginan, dan penyekatan harus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik panas yang kembali memicu kebakaran,” tegasnya.
Menurut dia, sejumlah kendala masih dihadapi petugas pemadaman. Mulai akses menuju lokasi, kondisi gambut dan vegetasi yang kering hingga keterbatasan sumber air.Karena itu, sinergi TNI, Polri, Basarnas, Manggala Agni, MPA, BPK, relawan, pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi sangat penting.
Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining juga mengatakan, kondisi gambut dalam menjadi salah satu tantangan utama. Api yang terlihat padam belum tentu benar-benar hilang.
“Selain pemadaman, pendinginan juga harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada titik yang kembali menyala,” tegasnya.
Pemprov Kalteng juga memperkuat operasi dari udara. Sebanyak tiga helikopter water bombing dan satu helikopter patroli bantuan BNPB dikerahkan untuk mendukung penanganan.
Selain itu, pemerintah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama BNPB. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan potensi dan sebaran awan hujan di wilayah Kalteng.
Agustan Sining juga mengungkapkan, sistem pemantauan melalui posko yang terhubung dengan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) diperkuat. Sebanyak 32 titik pemantauan live disebar di wilayah rawan karhutla maupun lokasi yang memiliki akses komunikasi.
Agustan mengatakan sistem tersebut memungkinkan perkembangan situasi dipantau secara langsung, termasuk oleh gubernur.
“Pak Gubernur bisa memantau perkembangan detik demi detik, menit demi menit dari posko ini. Dengan pemantauan langsung, beliau dapat memberikan arahan dan kebijakan yang tepat sasaran sesuai dinamika serta tingkat keparahan di lapangan,” paparnya.
Selain pemantauan, sejumlah langkah pencegahan juga dilakukan. Di antaranya memperbaiki dan membersihkan kanal sepanjang lebih dari enam kilometer untuk dijadikan sekat, serta membangun enam sumur bor yang seluruhnya telah dapat beroperasi.
Agustan menegaskan, keselamatan personel juga menjadi prioritas. Petugas diminta tidak memaksakan diri ketika kondisi di lapangan membahayakan.
Di sisi lain, masyarakat kembali diingatkan untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Terpisah, Bupati Kotim Halikinnor memberikan peringatan kepada perusahaan besar swasta (PBS) khususnya perkebunan, agar tidak menggunakan batas hak guna usaha (HGU) sebagai alasan untuk lepas tangan dalam penanganan karhutla.
Perusahaan diminta tidak hanya memadamkan api ketika kebakaran sudah masuk ke dalam konsesi. Jika titik api berada di luar HGU tetapi masih berada di sekitar atau dalam radius wilayah konsesi, PBS diminta langsung mengerahkan personel dan peralatan untuk membantu pemadaman.
“Kebakaran tidak mengenal batas HGU. Api yang dibiarkan di luar konsesi tetap memiliki potensi merembet dan mengancam areal perusahaan maupun permukiman masyarakat. Jangan karena di luar HGU kemudian perusahaan merasa itu bukan tanggung jawabnya. Kalau apinya dekat dengan konsesi, harus ikut turun memadamkan,” tegas Halikinnor.
Menurutnya, kebakaran di sekitar konsesi tetap menjadi ancaman bersama yang harus ditangani secara cepat. Terlebih, api yang tidak segera dipadamkan dapat meluas dan menyulitkan proses penanganan. Kondisi tersebut pada akhirnya juga akan meningkatkan beban pemerintah dan petugas gabungan.
“Kerahkan peralatan yang ada. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” tandas Halikinnor.
Sementara itu, BPBD Kotim mencatat, hingga 8 Agustus 2026 ada 203 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 373,8788 hektare. Selain itu, terdapat 1.257 hotspot yang terdeteksi sepanjang tahun ini. (daq/ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama