Ternyata di Indonesia Ada Industri Hoaks Berbayar, DPR Desak Dalang Diburu

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Terungkapnya dugaan industri hoaks berbayar yang diungkap Polda Metro Jaya mendapat sorotan dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri dan pemerintah mengusut kasus tersebut hingga ke pihak yang menjadi pemesan serta dalang di balik produksi konten hoaks.

Sahroni menilai praktik pembuatan dan penyebaran hoaks secara terorganisasi tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa.

Menurutnya, aktivitas tersebut berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus merusak ekosistem demokrasi.

“Provokator hoaks seperti inilah yang harus diberantas tuntas oleh Polri, Komdigi, dan seluruh pihak terkait. Saya juga minta polisi kategorikan ini sebagai musuh dan ancaman negara,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (10/8).

Ia meminta aparat tidak berhenti pada penghapusan konten yang dinilai mengandung informasi palsu. Polisi, kata dia, perlu menelusuri aktor yang memproduksi, memesan, hingga mengoperasikan jaringan penyebaran hoaks tersebut.

“Jangan hanya kontennya yang di-take down, tetapi pelaku, pemesan konten, dan dalang operatornya juga harus diusut dan dijerat secara pidana,” tegasnya.

Menurut Sahroni, penghapusan konten tidak akan menyelesaikan persoalan apabila pihak yang berada di balik produksi hoaks tidak ditindak. Konten serupa berpotensi terus bermunculan jika jaringan pembuat dan penyebarnya masih beroperasi.

Ia khawatir praktik tersebut berkembang menjadi sebuah industri yang sengaja memanfaatkan informasi palsu untuk menciptakan kegaduhan dan memperoleh keuntungan.

“Jangan sampai para pihak yang secara sengaja mencari keuntungan dengan menciptakan huru-hara melalui hoaks ini dibiarkan tumbuh. Ini jelas industri yang buruk bagi kamtibmas dan ekosistem demokrasi,” ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu menilai hoaks memiliki dampak yang lebih luas karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat serta memicu kegaduhan tanpa dasar yang jelas.