SAMPIT,radarsampit.jawapos.com- Musim kemarau juga mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Sampai Rabu (15/7), sedikitnya empat desa telah mengajukan permohonan bantuan pasokan air bersih kepada pemerintah kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, empat desa yang telah mengajukan permohonan tersebut yakni Desa Kuin Permai, Lempuyang, Regei Lestari, dan Jaya Karet. Menurutnya, permintaan bantuan tidak hanya sekali pengiriman, melainkan secara berkala selama musim kemarau masih berlangsung.
"Setiap kali penyaluran kebutuhan air mencapai sekitar 15 ribu hingga 20 ribu liter, bahkan bisa sampai 25 ribu liter. Jadi diperlukan empat sampai lima mobil tangki dalam sekali distribusi ujarnya, Rabu (15/7).
Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Mentaya untuk membantu mengatasi persoalan itu. Distribusi air bersih diharapkan dapat dilakukan secara rutin mulai pekan ini agar pasokan bagi masyarakat tetap terjaga.
Multazam juga menyatakan, BPBD juga mengantisipasi kemungkinan bertambahnya daerah terdampak, apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Seperti wilayah Pulau Hanaut dan Seranau, menjadi wilayah yang dinilai cukup rawan mengalami kesulitan air bersih.
Ia mengungkapkan,penyaluran air bersih ke wilayah tersebut tidak semudah desa-desa lainnya, karena harus memanfaatkan jalur sungai. Hal itu pernah terjadi pada musim kemarau 2015 dan 2019 silam, yakni pasokan air bersih harus diangkut menggunakan kapal besar untuk menjangkau desa-desa yang mengalami krisis air bersih.
"Sampai sekarang memang belum ada permintaan dari Pulau Hanaut maupun Seranau. Namun kami tetap bersiap jika sewaktu-waktu kebutuhan air bersih di sana meningkat. Harapannya sumber-sumber air yang ada di wilayah seberang sungai masih mampu mencukupi kebutuhan masyarakat," papar Multazam.
Sementara itu, Wakil Bupati Kotim Irawati juga membenarkan sudah ada beberapa desa yang mengajukan surat permintaan bantuan distribusi air bersih, karena sumber air di wilayah mereka mulai mengering. Selain itu air sungai sudah mulai terasa payau dan cenderung asin.
"Wilayah Kotim bagian selatan menjadi perhatian khusus. Pada musim kemarau, wilayah tersebut sebenarnya tidak kekurangan air. Namun kualitas airnya berubah menjadi asin/payau sehingga sama sekali tidak layak untuk dikonsumsi sehari-hari,” terangnya.
Menyikapi laporan tersebut, Pemkab Kotim pun telah menggelar rapat koordinasi lintas instansi, dipimpin Wakil Bupati bersama Pj Sekretaris Daerah (Sekda) dan BPBD untuk memetakan kondisi riil di lapangan.
Pihak Perumdam Tirta Mentaya Kotim yang juga hadir dalam koordinasi tersebut menyatakan kesiapannya untuk segera menyalurkan air bersih ke desa-desa terdampak. Pemkab Kotim juga mengimbau agar desa- desa lain yang mulai mengalami krisis air bersih segera bersurat agar bantuan armada tangki air bisa langsung dikerahkan ke lokasi.
Sementara itu sebelumnya, krisis air bersih di beberapa wilayah Kotim juga terjadi pada awal tahun 2026 lalu di bulan Januari. Desa Bagendang Hilir dan Bagendang Permai di Kecamatan Mentaya Hilir Utara juga merupakan wilayah yang paling rawan mengalami kekurangan air bersih.
Ketika itu, BPBD Kotim menyalurkan 22.000 liter air bersih untuk membantu warga Desa Bagendang Permai. Bantuan tersebut didistribusikan menggunakan lima unit mobil tangki dan menyasar 30 kepala keluarga (KK) yang terdampak langsung.
Selain itu masih di awal 2026, BPBD juga menyalurkan air bersih ke Desa Regei Lestari sekitar 20.000 liter untuk 77 kepala keluarga. Krisis tersebut juga dipicu tidak turunnya hujan dalam waktu dua minggu, dan diperparah dengan rasa air sungai yang menjadi asin dan tak layak dikonsumsi.
Di lain sisi, krisis air bersih yang mulai melanda juga diiringi dengan peningkatan jumlah titik panas (Hotspot) di wilayah Kotim. BPBD setempat mencatat, sepanjang Juli 2026 ini, sudah terpantau 115 titik panas. Hal itu menandakan peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam mengatakan, jumlah hotspot bersifat fluktuatif mengikuti kondisi cuaca dan perkembangan kebakaran di lapangan.
"Kalau secara kumulatif sejak Januari sudah lebih dari 300 titik. Khusus Juli saja sudah sekitar 115 titik dan menjadi yang tertinggi," ungkapnya, Rabu (15/7).
Ia menjelaskan, tidak semua kebakaran dapat terdeteksi melalui citra satelit. Pada kebakaran lahan gambut, api kerap masih menyala di bawah permukaan meskipun hotspot sudah tidak lagi terbaca.
Menurutnya, satelit umumnya mendeteksi asap maupun pancaran panas sehingga kondisi di lapangan tidak selalu sama dengan hasil pemantauan dari udara.Karena itu, BPBD tetap mengandalkan patroli lapangan sebagai pelengkap pemantauan satelit untuk memastikan seluruh titik kebakaran dapat segera ditangani.
"Selain jumlah hotspot yang terus meningkat, kami juga memprediksi ancaman karhutla masih akan berlangsung, karena musim kemarau diperkirakan bertahan sekitar empat hingga lima bulan ke depan," paparnya.
BPBD pun mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sejak dini sebelum kebakaran meluas.(yn/ktr2/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama