PALANGKA RAYA,radarsampit.jawapos.com-Ratusan massa yang didominasi kalangan emak-emak berkumpul di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (30/6) pagi. Aksi demo itu juga diikuti relawan dapur, mitra pelaksana MGB, dan warga yang mengaku merasakan manfaat program nasional itu.
Mereka datang membawa satu suara, agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berjalan. Namun tetapi pelaksanaannya wajib dibersihkan dari oknum yang korup.
Aksi itu digawangi Koalisi Masyarakat Peduli Gizi Anak Kalimantan Tengah. Mereka menyampaikan delapan tuntutan. Di antaranya meminta melanjutkan Program MBG, mendorong lahirnya undang-undang sebagai payung hukum program MBG, mendesak pembenahan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), meminta pelibatan mitra daerah dalam pengambilan keputusan. Kemudian meminta pemerintah menindak tegas siapa pun yang dianggap merusak program nasional tersebut.
,”Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis. Yang kami inginkan adalah evaluasi, adanya payung hukum yang kuat, dan penghianat bangsa yang merusak citra MBG harus dihukum," ujar koordinator aksi, Tirta Yoga Panuntun saat menyampaikan orasinya.
Dinyatakannya, manfaat MBG sudah dirasakan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang menjadi pemasok kebutuhan program tersebut. Bahkan, program itu dinilai membantu banyak keluarga, termasuk para orang tua tunggal, dalam memenuhi kebutuhan gizi anak.
Ditambahkannya, keberadaan program tersebut turut menggerakkan aktivitas pedagang, petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari rantai pasok bahan pangan.
“Pedagang merasakan manfaatnya, petani merasakan manfaatnya, pelaku UMKM merasakan manfaatnya, nelayan juga merasakan manfaatnya. Jadi program ini bukan hanya soal makan bergizi untuk anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung,” ungkapnya.
Baca Juga: Wakil Ketua I DPRD Kobar Sebut Program MBG Perlu Evaluasi agar Berjalan Optimal
"Program ini manfaatnya nyata bagi masyarakat. Dampaknya langsung dirasakan rakyat tanpa perantara,” tambah Tirta.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran merespon aksi demo tersebut dengan langsung mendatangi peserta di depan kantor. Dirinya didampingi Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden, beberapa pejabat Pemprov Kalteng serta anggota forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda).
Dirinya mengajak para peserta demo duduk lesehan bersama, sambil mendiskusikan tuntutan yang disampaikan para emak-emak itu. Agustiar pun menegaskan, pemerintah daerah berdiri di belakang penuh program unggulan pemerintah pusat itu."Program pusat adalah program gubernur. Kami terus mendukung MBG di Kalimantan Tengah," tegasnya.
Namun lanjutnya, dukungan itu disertai catatan keras. Pelaksanaan MBG tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu.
"Kami sepakat program ini perlu evaluasi. Jangan memikirkan kelompok atau orang tertentu saja. Yang kurang harus dievaluasi," ujar Agustiar.
Dirinya pun menyinggung dugaan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan program MBG demi kepentingan pribadi. "Yang menjadi tikus MBG harus ditindak dan dibawa ke ranah hukum. Kalau perlu dihukum gantung," ujarnya, disambut sorakan peserta aksi.
Agustiar menilai, tujuan MBG sangat mulia karena menyasar peningkatan gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, menurutnya, program tersebut harus dibenahi, bukan dihentikan.
Dirinya juga mendukung pembenahan Badan Gizi Nasional dan turut meminta pemerintah pusat lebih banyak melibatkan daerah dalam menyusun kebijakan.
Ditegaskannya pula, kondisi setiap daerah berbeda-beda sehingga pelaksanaan program harus disesuaikan, agar mampu memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM lokal.
Agustiar menambahkan, adanya usulan pembentukan payung hukum berupa undang-undang untuk MBG, menurutnya gagasan tersebut layak menjadi bahan kajian pemerintah pusat.
“Kalau memang diperlukan penguatan melalui undang-undang, tentu itu perlu dikaji lebih lanjut. Program sebesar ini memang memerlukan dasar hukum yang kuat agar memiliki kepastian dan keberlanjutan,” pungkasnya.
Aksi damai itu pun berlangsung kondusif di bawah pengamanan aparat kepolisian dan Satpol PP, serta berakhir dengan tertib pada siang hari.
Sementara itu diketahui, Program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) tetap dilanjutkan pemerintah, meski saat ini anggarannya telah diefisienkan (dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun) dan sempat dihentikan penyalurannya selama masa libur sekolah demi memperbaiki tata kelola program.
Hal itu tidak lepas lantaran adanya evaluasi dan penertiban pemerintah pusat, terkait sorotan publik setelah munculnya kasus hukum yang menyeret beberapa pimpinan Badan Gizi Nasional. (daq/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama