SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memprediksi krisis air bersih mulai mengancam sejumlah wilayah pada pertengahan hingga akhir Juli 2026.
Kondisi tersebut dipicu musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang dan berpotensi menyebabkan kekeringan, selain meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai kekeringan maupun kesulitan air bersih dari masyarakat.
Namun, berdasarkan prediksi cuaca dan pemantauan di lapangan, potensi tersebut diperkirakan mulai muncul dalam beberapa pekan mendatang.
“Belum ada laporan terkait kekeringan. Jadi, menurut prediksi kami, kesulitan air bersih akan mulai terjadi pada pertengahan atau akhir Juli,” ucap Multazam, Selasa (30/6).
Menurut Multazam, meski musim kemarau sudah mulai berlangsung, cadangan air di sejumlah wilayah masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun apabila curah hujan terus menurun, potensi krisis air bersih akan semakin meningkat.
Wilayah selatan Kotim menjadi daerah yang paling diwaspadai karena sebagian besar masyarakat masih bergantung pada air hujan sebagai sumber utama kebutuhan rumah tangga.
Daerah tersebut meliputi Kecamatan Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, hingga beberapa kawasan pesisir lainnya.
“Wilayah selatan memang menjadi perhatian kami karena sebagian masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Selain ketergantungan pada air hujan, masyarakat di kawasan pesisir juga menghadapi penurunan kualitas air sungai saat musim kemarau. Air sungai cenderung berubah menjadi payau atau asin akibat masuknya air laut ke wilayah hilir, sehingga tidak layak digunakan sebagai sumber air bersih.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD terus memantau perkembangan cuaca dan ketersediaan air melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa.
“Kami terus memonitor perkembangan kondisi cuaca dan ketersediaan air di masyarakat. Mudah-mudahan situasi tetap terkendali, tetapi masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan sejak sekarang,” ujarnya.
Multazam mengingatkan, krisis air bersih berpotensi memicu persoalan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.
Karena itu, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Memang saat kemarau ada yang menjual air bersih, tetapi bagaimana dengan masyarakat kurang mampu. Itu yang perlu kita perhatikan bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Kotim, Halikinnor, memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipasi apabila kekeringan mulai terjadi. Salah satunya dengan menyiapkan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
“Kalau memang diperlukan, nanti ada kemungkinan kita harus mendropping air bersih ke daerah selatan, bahkan mungkin juga ke wilayah lain yang mengalami kesulitan air,” ujar Halikinnor, belum lama ini.
Pemerintah daerah berharap langkah antisipasi tersebut dapat meminimalkan dampak musim kemarau, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi meski menghadapi ancaman kekeringan. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko