SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Memasuki musim kemarau, Kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU), Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menghadapi dua ancaman sekaligus, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi krisis air bersih di sejumlah desa.
Pemerintah kecamatan pun meningkatkan kesiapsiagaan bersama pemerintah desa, masyarakat, dan perusahaan untuk mengantisipasi kedua persoalan tersebut.
Camat Mentaya Hilir Utara, Zikrillah, mengatakan secara topografi hampir seluruh wilayah MHU merupakan kawasan rawan karhutla. Kondisi tersebut semakin berisiko karena Kotim telah menetapkan status siaga darurat karhutla hingga Oktober 2026.
“Kalau dari topografinya, hampir seluruh wilayah kami termasuk zona merah karhutla. Karena itu kami menyiagakan unsur pemerintah desa, masyarakat, hingga pihak swasta agar siap bergerak ketika terjadi kebakaran,” katanya, Minggu (28/6).
Menurut Zikrillah, pemerintah kecamatan telah berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan perkebunan agar menyiapkan personel dan peralatan pemadam kebakaran sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi kebakaran.
Ia menjelaskan hampir seluruh desa di MHU menjadi prioritas pengawasan karena memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Hanya Desa Bagendang Hulu yang tingkat kerawanannya relatif lebih rendah lantaran didominasi kawasan permukiman.
“Wilayah seperti Pondok Damar dan Natai Baru memiliki kawasan hutan yang cukup luas sehingga risikonya lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya,” tambahnya.
Terkait penyebab kebakaran, Zikrillah mengaku hingga kini belum dapat memastikan apakah berasal dari aktivitas pembukaan lahan atau faktor lain. Beberapa titik api yang sempat terpantau berhasil dipadamkan sebelum meluas, namun petugas tidak menemukan adanya aktivitas masyarakat di lokasi.
“Ketika tim sampai di lokasi, api langsung ditangani dan tidak ditemukan siapa yang beraktivitas di sana. Jadi kami belum bisa memastikan penyebabnya,” jelasnya.
Meski demikian, ia menilai kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar semakin meningkat. Menurutnya, praktik tersebut kini sudah jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Selain ancaman karhutla, musim kemarau juga berpotensi memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Meski belum ada laporan resmi yang masuk ke pemerintah kecamatan, beberapa desa diketahui menjadi daerah langganan kekurangan air bersih setiap musim kemarau.
“Laporan tertulis memang belum ada. Namun biasanya desa langsung berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten apabila membutuhkan bantuan distribusi air bersih,” ujarnya.
Ia menyebut Desa Bagendang Hilir dan Bagendang Permai merupakan wilayah yang paling rawan mengalami kekurangan air bersih. Karena itu, pemerintah kecamatan terus memantau kondisi di lapangan agar bantuan dapat segera disalurkan apabila diperlukan.
“Kami akan terus memantau perkembangan di desa-desa yang rawan agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat segera ditangani,” pungkasnya. (ktr-2/sla)
Editor : Slamet Harmoko