PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com - Persaingan menuju kursi Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2026–2030 semakin intens. Empat calon rektor mulai memaparkan visi, misi, dan program unggulan dalam rangka menarik dukungan civitas akademika. Salah satu agenda berlangsung di Fakultas Hukum UPR, Kamis (25/6).
Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi Calon Rektor UPR tersebut menjadi ajang penyampaian gagasan para kandidat untuk mewujudkan UPR yang lebih unggul, berdaya saing, dan diperhitungkan di tingkat nasional.
Salah satu kandidat, Prof. Bhayu Rhama, menyoroti status akreditasi Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum yang masih berpredikat C. Ia menilai peningkatan mutu akademik harus segera dilakukan agar Fakultas Hukum mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain.
“Akreditasinya masih C dan ini harus menjadi perhatian serius. Kami akan berupaya meningkatkan kualitas agar dapat mencapai status unggul,” ujarnya.
Selain itu, Bhayu juga menyoroti minimnya jumlah guru besar di Fakultas Hukum yang saat ini baru satu orang. Ia menekankan perlunya percepatan peningkatan jabatan akademik dosen, termasuk melalui penguatan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kandidat lainnya, Dr. Thea Farina, menargetkan peningkatan proporsi guru besar di UPR hingga 25 persen pada 2030. Menurutnya, jumlah profesor menjadi indikator penting kualitas perguruan tinggi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Target kami, 25 persen dosen UPR berstatus guru besar pada 2030,” katanya.
Untuk mencapai target tersebut, Thea berkomitmen memperkuat pendampingan dosen menuju jabatan profesor melalui dukungan penelitian, publikasi ilmiah, dan percepatan jabatan fungsional. Ia juga menyoroti pentingnya kemandirian finansial universitas melalui optimalisasi aset kampus.
Ia berencana membentuk Tim Pengoptimalisasi untuk melakukan inventarisasi dan pengembangan aset universitas guna menciptakan sumber pendapatan di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT). “Kami ingin UPR memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada UKT,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Liswara Neneng menekankan percepatan peningkatan akreditasi, penambahan dosen bergelar doktor, serta akselerasi guru besar di Fakultas Hukum. Ia juga menyoroti pentingnya kesesuaian lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Selain akselerasi guru besar, kami juga memastikan lulusan lebih cepat terserap di dunia kerja sesuai kompetensi,” katanya.
Neneng juga berkomitmen memberikan dukungan anggaran bagi dosen yang menempuh pendidikan doktor dan proses menuju guru besar, termasuk untuk penelitian dan publikasi ilmiah.
Adapun satu kandidat lainnya turut menyampaikan visi dan misi dalam kegiatan tersebut, namun belum dipaparkan secara rinci dalam forum sosialisasi di Fakultas Hukum UPR itu.
Melalui forum ini, para calon rektor diharapkan dapat memperkuat gagasan dan strategi untuk membawa UPR menjadi perguruan tinggi yang lebih maju, unggul, dan berdaya saing di tingkat nasional. (daq/yit)
Editor : Heru Prayitno