SAMPIT,radarsampit.jawapos.com-Persoalan harga Minyakita yang masih bertahan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah pasar di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ditengarai bukan disebabkan oleh kekurangan stok. Melainkan rantai distribusi yang belum berjalan merata.
Temuan itu menjadi sorotan setelah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan inspeksi ke jalur distribusi Minyakita. Dari hasil pemantauan sementara, pasokan minyak goreng subsidi tersebut dinilai masih terkonsentrasi di titik-titik tertentu sehingga belum menjangkau seluruh wilayah pasar secara seimbang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kotim Muslih mengatakan, Pemkab Kotim akan mengevaluasi pola kemitraan distribusi yang g selama ini berjalan bersama Bulog.
Menurutnya, jumlah mitra penyalur di setiap kawasan pasar tidak sama, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan barang di tingkat pedagang dan konsumen.
"Misalnya di Pasar PPM, mitranya mungkin lebih sedikit dibandingkan mitra yang ada di Pasar Keramat. Ini yang sedang kami pelajari agar penyebaran Minyakita lebih merata," ujarnya.
Muslih menegaskan, hingga saat ini tidak ditemukan indikasi kelangkaan stok di tingkat distributor utama. Berdasarkan informasi yang diterima TPID, ketersediaan Minyakita di gudang Bulog masih dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu lanjutnya, perhatian pemerintah kini lebih difokuskan pada efektivitas penyaluran dari gudang hingga ke tangan konsumen."Stok tersedia, sehingga yang perlu dibenahi adalah mekanisme distribusinya agar tidak terjadi kesenjangan pasokan antarwilayah," tegas Muslih.
Selain itu lanjutnya, TPID juga akan meminta penjelasan dari Bulog terkait informasi berkurangnya kuota pasokan yang diterima sejumlah mitra penyalur. Informasi tersebut menyebutkan alokasi yang sebelumya disebut mencapai 50 dus mengalami pengurangan dalam beberapa waktu terakhir menjadi 20 dus.
Di sisi lain, pengawasan terhadap peredaran Minyakita juga akan diperketat. TPID tidak menutup kemungkinan melakukan penelusuran lebih lanjut apabila di ditemukan indikasi penimbunan barang atau praktik perdagangan yang menyebabkan harga melampaui ketentuan pemerintah.
"Jika ada dugaan permainan harga maupun penimbunan, tentu akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku denagan melibatkan aparat penegak hukum," pungkas Muslih. (yn/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama