JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak lagi merekrut tenaga honorer baru, terutama tenaga administrasi yang tidak memiliki keahlian khusus.
Menurutnya, praktik mengakomodasi tim sukses menjadi honorer berpotensi membebani anggaran daerah dan mengganggu kualitas belanja publik.
Peringatan tersebut disampaikan Tito usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).
Ia menegaskan kebutuhan tenaga honorer seharusnya dibatasi pada sektor-sektor yang memang membutuhkan kompetensi khusus, seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Kami minta kepala daerah untuk mungkin tidak usah menarik tenaga honorer lagi, apalagi tenaga honorer yang administrasi, yang bukan skill. Karena nanti mereka menjadi beban, beban bagi kepala daerah, belanja pegawai yang bertambah, beban juga bagi kepala daerah berikutnya,” ujarnya.
Tito menyoroti praktik yang selama ini kerap terjadi, yakni perekrutan tenaga honorer dari kalangan tim sukses kepala daerah. Menurut dia, persoalan muncul ketika para honorer tersebut kemudian menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau aparatur sipil negara (ASN).
“Kalau tenaga administrasi kan mohon maaf dulunya banyak tim sukses dijadikan tenaga honorer, setelah bertahun-tahun mereka minta diangkat menjadi PPPK. Setelah itu beban APBD jadi berat,” katanya.
Mantan Kapolri itu menilai daerah harus belajar dari pengalaman tersebut. Ia mengingatkan bahwa regulasi telah mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam mengelola kebutuhan pegawai dan mengutamakan penggunaan APBD untuk program yang langsung dirasakan masyarakat.
“Sedapat mungkin APBD yang ada itu sebanyak mungkin digunakan untuk kepentingan rakyat. Bangun jalan, perbaiki sekolah, kesehatan dibanding merekrut pegawai yang banyak,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Tito mengungkapkan sejumlah daerah saat ini telah menghadapi persoalan tingginya belanja pegawai yang melampaui batas ketentuan.
Untuk mengatasinya, ia menawarkan dua langkah. Pertama, menghentikan rekrutmen pegawai baru, terutama tenaga honorer. Kedua, melakukan penyesuaian belanja pegawai tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja.
“Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru,” ujarnya.
Terkait opsi pengurangan beban pegawai, Tito menjelaskan langkah yang dimaksud bukan memberhentikan pegawai yang sudah ada, melainkan melakukan penataan terhadap komponen tunjangan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Itu yang mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing,” katanya.
Selain menekan belanja pegawai, Tito juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Ia mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru yang mampu meningkatkan PAD dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun melalui kemudahan pelayanan perizinan.
“Saya selalu memuji Pekanbaru. Resepnya ternyata mempermudah perizinan,” ungkapnya.
Menurut Tito, kemudahan perizinan akan mendorong masyarakat dan pelaku usaha lebih patuh membayar pajak dan retribusi karena tidak lagi khawatir menghadapi birokrasi yang berbelit-belit.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko