Radarsampit.jawapos.com – Ambisi pembangunan jaringan kereta api modern di Pulau Kalimantan memasuki babak baru. Di saat pemerintah Indonesia menyiapkan pembangunan rel kereta sepanjang 2.772 kilometer hingga tahun 2045, sebuah proyek lintas negara bernama Trans Borneo Railway (TBR) muncul dengan visi yang lebih besar: menghubungkan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia dalam satu jaringan kereta cepat terintegrasi.
Jika terealisasi, proyek tersebut berpotensi mengubah wajah transportasi dan logistik di Pulau Kalimantan secara ektrem. Tidak hanya memangkas waktu tempuh antarwilayah, jaringan rel itu juga dapat menjadi tulang punggung baru konektivitas kawasan Borneo yang selama ini masih bergantung pada transportasi jalan raya, sungai, dan udara.
Yang menarik, rencana TBR memiliki sejumlah titik temu dengan agenda pembangunan nasional Indonesia, terutama proyek pengembangan jaringan kereta api Kalimantan yang telah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
Harapan terwujudnya jaringan kereta api lintas Pulau Borneo itu semakin terbuka. Pemerintah Sarawak, Malaysia, menyatakan dukungan penuh terhadap proyek Trans-Borneo Railway atau Kereta Api Kalimantan yang digadang-gadang akan menghubungkan wilayah Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Kalimantan, Indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan Premier Sarawak, Abang Johari Tun Openg. Menurutnya, pembangunan tahap awal akan difokuskan pada jalur di wilayah Sarawak dan Sabah sebelum nantinya diperluas menuju Kalimantan melalui kerja sama antara pemerintah Malaysia dan Indonesia.
“Kami ingin memulai terlebih dahulu dengan jalur Bintulu-Kidurong karena rute yang melibatkan Pelabuhan Bintulu, Kidurong, dan Samalaju saat ini menangani lalu lintas kargo berat yang tinggi, yang dapat memengaruhi kondisi jalan,” ujarnya seperti dikutip dari Bernama.
Abang Johari menjelaskan, tingginya aktivitas angkutan barang di kawasan industri Sarawak mulai membebani infrastruktur jalan yang ada.
Karena itu, keberadaan jalur kereta api dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk memperlancar distribusi logistik sekaligus mengurangi kerusakan jalan akibat kendaraan bertonase besar.
Pemerintah Sarawak disebut telah memiliki rancangan awal jaringan rel yang akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah federal Malaysia. Menurutnya, berbagai fasilitas penunjang juga telah dipersiapkan untuk mendukung realisasi proyek tersebut.
“Kami sudah memiliki fasilitas yang diperlukan dan pemerintah federal juga siap mendukung proyek itu,” katanya.
Bagi Indonesia, proyek ini dinilai membawa peluang besar, khususnya bagi wilayah Kalimantan yang selama ini masih menghadapi tantangan konektivitas dan tingginya biaya logistik. Kehadiran jalur kereta lintas negara diperkirakan dapat mempercepat arus barang dan jasa antara Kalimantan dengan pusat-pusat industri di Sarawak, Sabah, dan Brunei.
Wilayah perbatasan seperti Sambas, Bengkayang, hingga kawasan Kalimantan Barat lainnya berpotensi menjadi simpul ekonomi baru apabila jaringan rel tersebut benar-benar terhubung.
Selain itu, kawasan Kalimantan Timur yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) juga diperkirakan akan mendapat manfaat besar dari peningkatan konektivitas regional.
Selama ini masyarakat Kalimantan masih mengandalkan transportasi darat dan sungai yang membutuhkan waktu lebih lama serta biaya yang relatif tinggi. Kehadiran kereta api diproyeksikan mampu menekan ongkos distribusi barang, mempercepat mobilitas logistik, dan membuka peluang investasi baru di berbagai sektor.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan pentingnya pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.
“Dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan lebih kompetitif, dan kesejahteraan akan meningkat,” ujar Prabowo.
Pemerintah Indonesia memperkirakan kebutuhan investasi pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045 mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Khusus untuk Kalimantan, kebutuhan pembangunan rel baru diperkirakan mencapai sedikitnya 2.772 kilometer.
Rencana pembangunan Trans-Borneo Railway juga dinilai sejalan dengan pengembangan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.
Jika terhubung dengan kawasan industri Malaysia dan Brunei, Kalimantan berpotensi menjadi jalur distribusi strategis di kawasan Asia Tenggara sekaligus memperkuat integrasi ekonomi antarnegara di Pulau Borneo.
Meski demikian, realisasi proyek tersebut masih menunggu hasil studi kelayakan yang saat ini tengah disusun pemerintah Malaysia.
Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke Siew Fook, menyebut laporan akhir studi kelayakan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun ini setelah melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Sabah dan Sarawak.
Pemerintah Malaysia sendiri telah mengalokasikan dana sebesar RM7 juta atau sekitar Rp26 miliar untuk mendukung pelaksanaan studi tersebut. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar penentuan rute, kebutuhan investasi, hingga model kerja sama lintas negara yang akan diterapkan.
Jika terealisasi, proyek ini tidak hanya menjadi jalur transportasi baru, tetapi juga berpotensi mengubah peta ekonomi Pulau Borneo dengan menghadirkan konektivitas yang lebih cepat, murah, dan efisien bagi masyarakat maupun dunia usaha. (*)
Editor : Slamet Harmoko