SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai menyiapkan langkah pembinaan terkait ramainya pembahasan fenomena laki-laki berperilaku feminin atau yang dikenal dengan istilah “boti” di kalangan remaja.
Kepala Disdik Kotim, Yolanda Lonita Fenisia, mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik di lingkungan sekolah.
“Sekarang kami sedang mempersiapkan langkah-langkah apa saja yang nanti bisa dilakukan untuk menyikapi fenomena ini di lingkungan pendidikan,” kata Yolanda, Jumat (29/5).
Menurut Yolanda, penanganan fenomena tersebut tidak bisa dilakukan oleh Disdik sendiri. Karena itu, pihaknya akan melibatkan berbagai instansi terkait hingga tokoh masyarakat agar langkah yang diambil lebih tepat dan mengedepankan pembinaan.
“Kami tentu tidak bekerja sendiri. Nantinya akan melibatkan instansi terkait seperti DP3AP2KB, dinas kesehatan, hingga tokoh masyarakat untuk membahas langkah terbaik,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga mulai menaruh perhatian pada penguatan pendidikan karakter di sekolah sebagai langkah pencegahan sejak dini.
“Kemungkinan nanti ada peninjauan kembali terkait pendidikan karakter siswa di sekolah supaya pembinaan anak-anak bisa lebih diperkuat,” jelasnya.
Yolanda mengakui hingga kini belum ada definisi maupun indikator resmi terkait istilah “boti” dalam konteks pendidikan. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, istilah tersebut umumnya merujuk pada laki-laki yang memiliki perilaku atau pembawaan feminin.
“Kalau dari berbagai laporan dan penyampaian yang kami dengar, istilah itu lebih mengarah pada anak laki-laki yang perilakunya cenderung kewanita-wanitaan atau lebih lembut dan gemulai,” ungkapnya.
Meski ramai diperbincangkan di masyarakat dan media sosial, Disdik Kotim menyebut belum menerima laporan resmi dari sekolah tingkat SD maupun SMP terkait fenomena tersebut.
“Sampai sekarang belum ada laporan resmi yang masuk dari satuan pendidikan terkait fenomena itu,” tuturnya.
Ia menambahkan, pembahasan yang berkembang selama ini lebih banyak dikaitkan dengan lingkungan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun demikian, pemerintah kabupaten tetap merasa perlu ikut terlibat dalam koordinasi penanganan.
“Walaupun kewenangan SMA dan SMK ada di provinsi, kami tetap berkepentingan untuk ikut berkoordinasi demi perkembangan pendidikan di Kotim,” ucapnya.
Disdik Kotim berharap langkah pembinaan yang tengah disiapkan dapat segera dijalankan sebagai bagian dari penguatan karakter peserta didik di dunia pendidikan.
“Harapannya nanti sudah ada tindak lanjut nyata yang bisa dilakukan sebagai bagian dari pembinaan di dunia pendidikan,” tutup Yolanda. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko