SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Sejumlah petani di wilayah Kotim wilayah selatan mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non subsidi, di SPBU Samuda.
Kondisi tersebut membuat sebagian petani terpaksa membeli solar dari pelangsir dengan harga jauh lebih mahal demi mempertahankan aktivitas pertanian dan jasa.
Ahmad Rifai, salah satu petani, mengatakan persoalan utama terletak pada terbatasnya kuota BBM subsidi serta sistem distribusi yang dinilai belum berpihak kepada petani.
“BBM subsidi ini sulit sekali didapat. Pertama karena kuotanya sedikit, kemudian untuk mendapatkannya juga susah,” ujarnya saat rapat dengar pendapat di DPRD Kotim (26/5/2026).
Ia mengaku petani kerap harus berdesak-desakan saat memperoleh BBM dan merasa tersisih dalam proses distribusi. Selain itu, persyaratan administrasi yang dinilai rumit turut menjadi kendala.
“Rata-rata SDM petani terbatas, sehingga administrasi yang banyak menjadi persoalan. Kawan-kawan di BPP juga belum bisa mengakomodir kebutuhan administrasi itu,” katanya.
Menurut Rifai, petani di wilayah Teluk Sampit meminta pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah dengan menambah kuota BBM subsidi, memperbaiki sistem distribusi di SPBU Samuda, serta menyederhanakan proses administrasi.
Sementara itu, keluhan juga datang dari Wagimin, petani yang sekaligus bergerak di bidang jasa pertanian.
Ia mengaku selama ini menggunakan BBM non subsidi, namun kini ikut kesulitan memperoleh pasokan akibat pembatasan pembelian menggunakan jerigen.
“Kami sekarang susah dapat BBM non subsidi. Tidak bisa beli pakai jerigen, akhirnya terpaksa ambil dari pelangsir,” ungkapnya.
Menurutnya, selisih harga BBM yang diperoleh petani sangat jauh dibandingkan harga di tingkat pelangsir. Untuk satu jerigen BBM subsidi, petani biasanya hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp250 ribu.
Namun saat pasokan sulit dan harus membeli dari pelangsir, harga melonjak hingga mencapai Rp850 ribu per jerigen.
Akibatnya, biaya operasional petani meningkat tajam. Wagimin mengaku untuk memenuhi kebutuhan dua jerigen BBM, dirinya harus mengeluarkan dana hingga Rp1,9 juta.
Harga tersebut dinilai sangat memberatkan karena tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan di lapangan.
“Kerja satu hari dapat sekitar 1,2 ton padi. Itupun tarif sudah kami naikkan jadi Rp1,2 juta, tapi biaya BBM tetap berat,” katanya.
Para petani khawatir sulitnya akses BBM dan tingginya harga solar di tingkat pelangsir akan berdampak pada meningkatnya biaya produksi pertanian hingga menekan produktivitas masyarakat.
Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah agar distribusi BBM lebih mudah diakses petani dan harga tetap terkendali.
“Kalau kondisi ini terus terjadi, biaya kerja di lapangan makin tinggi dan pada akhirnya memberatkan petani sendiri,” ujarnya. (ang)
Editor : Slamet Harmoko