radarsampit.jawapos.com- Acara sempat hening ketika beberapa isi surat pelajar dibacakan di hadapan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, di halaman Kantor Radar Sampit, Senin (25/5). Surat-surat yang ditulis oleh lebih dari 1000 pelajar itu bukan berisi pujian atau sekadar harapan-harapan umum. Tingkat kekritisan Generasi-Z tergambar dari surat-surat itu, demi masa depan daerah mereka yang lebih baik.
---------------------------
Di momen itu, lomba menulis surat tidak lagi sekadar kompetisi. Surat-surat para pelajar SMA/SMK/MA serta SMP/MTS sederajat itu berubah menjadi ruang dialog yang mempertemukan suara anak-anak dengan pengambil kebijakan.
Dalam lebih dari 1.400 surat itu, ada yang menulis tentang keresahan terhadap pergaulan remaja, ada yang menyoroti fenomena sosial di lingkungan sekolah, hingga keluhan sederhana namun nyata, yaitu tentang pelajar yang harus pulang terburu-buru karena takut tertinggal kapal feri penyeberangan.
Diungkapkan Direktur Radar Sampit Siti Fauziah, kegiatan ini tahun ketiga diselenggarakan dan menunjukkan lonjakan antusiasme yang sangat tinggi.
Pada 2024 peserta tercatat sekitar 250 orang dan pada 2025 meningkat menjadi 270 peserta, maka tahun ini jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 1.400 peserta atau naik lebih dari 400 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Siti, jumlah itu bukan sekadar angka , tetapi menjadi tanda bahwa pelajar masih memiliki minat untuk menulis dan meyampaikan gagasan secara langsung.
“Kami sebagai perusahaan media ingin ikut membantu menguatkan literasi pelajar. Sekarang perkembangan teknologi sangat cepat dan arus informasi dari media sosial luar biasa besar. Anak-anak perlu ruang untuk berpikir, menyusun gagasan sendiri dan menyampaikan pendapat secara orisinal melalui tulisan,” katanya.
Ia menjelaskan, lomba tersebut juga dirancang sebagai wadah agar pelajar dapat menyampaikan saran dan ide konstruktif kepada pemerintah daerah.
Baca Juga: Menulis Surat untuk Bupati Kotim Lahirkan Pelajar Kritis dan Peduli Kondisi Sosial
Siti mengungkapkan, proses penulisan surat ada yang dilakukan langsung di sekolah dengan pendampingan guru. Sementara panitia dan dewan juri beberapa kali turun ke sejumlah sekolah untuk memastikan proses berjalan objektif.
“Kami pastikan tulisan itu orisinal. Cara menulis boleh dibimbing, tetapi ide dan isi surat berasal dari siswa sendiri,” ujarnya.
Bupati Kotim Halikinnor pun mengaku terkesan dengan isi surat yang disampaikan para pelajar. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya melatih kemampuan menulis, tetapi juga menjadi sumber masukan nyata bagi pemerintah daerah.
“Saya hanya menyinggung dua surat saja.Yang mereka sampaikan itu riil, yang memang terjadi di lingkungan sekolah dan menjadi kepentingan mereka. Ini penting menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan,” paparnya.
Halikinnor mengapresiasi konsistensi Radar Sampit yang sudah tiga tahun menyelenggarakan kegiatan tersebut dan breharap dapat terus menjadi agenda rutin.
Ia juga menyoroti tingginya peningkatan jumlah peserta yang menunjukkan besranya minat pelajar untuk menyampaikan gagasan.“Dari sekitar 270 menjadi lebih dari 1.400 peserta, ini luar biasa. Artinya mereka berminat dan ini bagus untuk masa depan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, kemampuan menulis tetap relevan di tengah perkembangan teknologi.Ia menilai keterampilan menyusun gagasan dan menuangkannya dalam tulisan akan menjadi bekal penting, termasuk ketika memasuki dunia kerja dan pemerintahan.
Menarik lagi, di acara pengumuman pemanang, Senin (25/5), dua peserta dari SMKN 4 dan dari SMPN 1 Sampit membacakan suratnya di depan bupati.
Maharani Ayu, pelajar SMPN 1 Sampit, dalam suratnya menyoroti sulitnya akses transportasi bagi pelajar dari Mentaya Seberang menuju Kota Sampit. Bahkan dalam suratnya, Maharani meminta pemerintah segera mewujudkan pembangunan jembatan penghubung agar pelajar tidak lagi terkendala waktu penyeberangan.
Selama ini, pelajar yang tinggal di wilayah seberang sungai harus berpacu dengan waktu untuk pulang sebelum pukul 17.00 WIB karena layanan feri tidak lagi beroperasi setelah jam tersebut.
Dirinya juga menyampaikan keprihatinan dengan kondisi infrastruktur di Mentaya Seberang yang terkesan tertinggal dari perkembangan Kota Sampit.
Sebelumnya, paling menarik perhatian yakni surat yang dibacakan Gabriela Siagara, siswi SMKN 4 Sampit. Ia menyampaikan keresahannya terkait perilaku menyimpang, yakni munculnya fenomena Boti (lelaki yang berperilaku feminim) serta kelompok LGBT, yang dicemaskannya berkembang di lingkunan pelajar di sekolah.
Kedua pandangan pelajar itu pun mendapat respon dari bupati.“Sebagai langkah nyata dan jangka pendek pemerintah daerah, untuk persoalan penyeberangan ke Mentaya Seberang apakah nanti ditambah satu kelotok atau jam operasional fery diperpanjang. Khusus untuk melayani adik-adik pelajar,” kata Halikinnor.
Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan ratusan pelajar SMP dan SMA sederajat yang hadir dalam kegiatan itu.
Menurut Halikinnor, realisasi solusi transportasi tersebut berpeluang dilakukan setelah pembahasan APBD Perubahan. Pemerintah daerah akan mencari langkah paling realistis agar persoalan akses pelajar dari Mentaya Seberang segera teratasi.
Sementara terkait usulan pembangunan jembatan penghubung Mentaya Seberang-Sampit, Halikinnor mengakui proyek itu membutuhkan anggaran sangat besar, diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.
“Kalau jembatan, anggarannya sekitar Rp1,2 triliun. Itu sangat sulit jika mengandalkan APBD kabupaten, sehingga harapannya anggaran dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Terkait fenomena Boti, Halikinnor pun langsung memerintahkan Dinas Pendidikan Kotim sebagai leading sector untuk membahas persoalan tersebut secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.
“Fenomena ini sebenarnya bukan persoalan yang bisa dianggap kecil. Karena itu saya meminta Dinas Pendidikan Kotim untuk membahas persoalan ini secara komprehensif,” katanya.
Menurut Halikinnor, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar tidak berkembang dan berdampak lebih luas di lingkungan pendidikan. “Paling tidak kita antisipasi sejak dini, karena ini sangat merusak pelajar lainnya kalau dibiarkan tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah,” tegasnya.
Ia menilai tantangan saat ini semakin kompleks karena interaksi sosial pelajar tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga melalui media sosial yang memungkinkan berbagai komunitas berkembang lebih cepat.
“Paling tidak pemerintah harus mencegah dan menanganinya karena LGBT ini tidak ada satu pun aturan hukum, agama maupun adat istiadat yang membenarkannya,” imbuh Halikinnor.
Dirinya juga menyinggung fenomena tersebut bukan tidak mungkin juga terjadi di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, pemerintah daerah membuka peluang menyusun regulasi sebagai langkah pencegahan.
“Makanya ini akan dibahas nanti dan diatur untuk pencegahan fenomena ini. Apakah nanti dituangkan melalui perda atau perbup, akan kita bicarakan di level pemerintahan,” pungkasnya. (yn/ang/sir/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama