radarsampit.jawapos.com- Wakil Bupati (Wabup) Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati, nampaknya turut gerah dengan fenomena banjir di seputaran Kota Sampit, wilayah Kecamatan Bamaang dan Mentawa Baru Ketapang, belakangan ini. Dirinya pun mengungkapkan perlunya penanganan drainase yang ditemukan banyak bermasalah, sehingga air tak lancar mengalir ketika hujan deras.
-------------------
Irawati mengakui, di tengah efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat saat ini, anggaran Pemkab Kotim tak sepenuhnya mampu untuk membenahi drainase di Kota Sampit. Bermasalahnya drainase itu ditemukannya ketika memimpin langsung gotong royong pada Selasa (19/5) membersihkan sejumlah drainase primer di seputaran Kota Sampit.
Kegiatan itu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hingga Satpol PP.
Ketika itu,Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) juga menurunkan alat berat di sejumlah lokasi, untuk mengeruk endapan di saluran primer dan sekunder.
Diketahui, lambatnya surut air yang menggenangi sejumlah kawasan di Kota Sampit, dipengaruhi berbagai faktor. Paling utama yakni saluran drainase yang dangkal dan mampet. Selain itu masih adanya tumpukan sampah hingga ukuran drainase yang tidak seragam.
Mendorong pembenahan infrastruktur tersebut, dirinya menyentil program pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di kabupaten maupun di tingkat provinsi.
Baca Juga: Gotong Royong Massal Atasi Drainase Tersumbat di Kota Sampit
Irawati menilai, selama ini dana aspirasi itu lebih banyak digunakan untuk pembangunan jalan gang dan infrastruktur lingkungan. Menurutnya, pembenahan drainase seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat banjir masih terus berulang di sejumlah titik di Kota Sampit.
Dirinya pun berharap anggota DPRD kabupaten maupun provinsi dapat mengalokasikan dana pokir untuk mendukung pembangunan dan pembenahan drainase, terutama di kawasan perkotaan yang rawan tergenang banjir.
“Yang paling utama saat ini adalah penanganan drainase di wilayah kota terlebih dahulu,” imbuhnya, Rabu (20/5).
Irawati juga menilai, pembangunan jalan gang yang selama ini banyak dibantu melalui pokir dewan tidak akan maksimal apabila saluran drainase di sekitarnya masih bermasalah. Kondisi itu membuat aspal jalan yang sudah diperbaiki berpotensi kembali cepat rusak akibat genangan air.
“Selama ini anggota dewan banyak membantu perbaikan gang-gang. Tetapi kalau drainasenya tidak lancar, tetap terendam, maka jalan yang sudah dibangun juga cepat rusak,” papar mantan Anggota DPRD Provinsi Kalteng ini.
Irawati bahkan mendorong agar pembangunan drainase berukuran besar, seperti yang telah diterapkan di ruas Jalan Ahmad Yani dan Jalan MT Haryono. Menurutnya, model drainase tersebut lebih efektif menampung dan mengalirkan debit air saat hujan deras.
“Kalau saya inginnya dibuat drainase seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan MT Haryono. Kalau tidak seperti itu, banjir akan terus berulang,” tegasnya.
Namun, ia mengakui pembangunan drainase skala besar membutuhkan anggaran besar, sementara kemampuan keuangan daerah saat ini masih terbatas. Karena itu Irawati kembali menegaskan, dukungan DPRD melalui alokasi pokir dinilai menjadi salah satu langkah percepatan penanganan banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan tahunan.
“Mudah-mudahan anggota dewan kita bisa membantu melalui pokir yang mereka miliki,” tuturnya.
Selain itu, Irawati juga menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hal itu terlihat dari masih banyaknya saluran air yang tersumbat sampah, dan turut memperparah genangan saat hujan turun.
“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga menyebabkan saluran air tersumbat sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik,” ungkapnya.
Baca Juga: Enam Sekolah di Mentaya Hulu Terapkan Belajar dari Rumah Akibat Banjir
Hal itu juga diakui Pelaksana Tugas Camat Baamang Yudi Aprianur, saat gotong royong tersebut digelar pihaknya menemukan banyak drainase mengalami pendangkalan akibat tumpukan material pembangunan, seperti kayu, pasir dan sisa semen.
“Memang ada sebagian yang dangkal, ada juga yang membangun jembatan semen di atas drainase, tetapi sisa material di bawahnya tidak dibersihkan. Setelah dibersihkan aliran air kembali lancar,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kotim Dadang Siswanto mendesak Pemkab Kotim agar segera menyusun grand design penataan drainase Kota Sampit, guna mengatasi persoalan banjir yang kerap berulang.
"Kita berharap bahwa tahun depan di dalam APBD 2027, pemerintah lebih serius untuk membuat grand design penataan saluran drainase dalam Kota Sampit,"tegasnya.
Namun demikian, Dadang menyatakan bahwa penanganan banjir tidak hanya bergantung pada infrastruktur. Peran masyarakat juga dinilai penting dalam menjaga kebersihan lingkungan.
"Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan. Tidak semua banjir disebabkan sistem drainase, tapi juga faktor kebersihan lingkungan," imbunnya. (ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama