SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Harga kelapa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengalami penurunan tajam dalam sepekan terakhir.
Kondisi ini membuat petani terpukul karena pendapatan menyusut drastis, bahkan memunculkan kekhawatiran petani akan meninggalkan komoditas kelapa dan beralih menanam kelapa sawit yang dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi.
Anggota DPRD Kotim, Wahito Fajriannor, mengungkapkan harga kelapa di tingkat pengepul saat ini hanya berkisar Rp1.400 hingga Rp1.800 per butir. Angka tersebut jauh di bawah harga normal yang biasanya berada di kisaran Rp4.000 per butir, bahkan pernah mencapai Rp7.000.
“Petani kelapa hari ini harganya anjlok. Memang sudah seminggu ini informasinya pabrik kelapa di Samuda tidak produksi. Akhirnya para pengepul tidak ada kompetitornya sehingga harga hanya ditentukan pengepul,” kata Fajriannor, Sabtu (17/5/2026).
Ia menilai, turunnya harga hingga sekitar 80 persen dari harga tertinggi membuat petani semakin tertekan. Sebab, biaya operasional seperti upah panen, pengangkutan hingga pengupasan kelapa tetap harus dikeluarkan.
“Kondisi anjloknya harga ini membuat petani kelapa terpukul. Karena biaya operasional untuk upah potong, angkut, mengupas dan lainnya. Sehingga petani kelapa saat ini hanya mendapatkan hasil Rp300 per butir,” ujarnya.
Menurutnya, wilayah selatan Kotim selama ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kelapa terbesar. Namun ketidakstabilan harga membuat petani mulai kehilangan minat mempertahankan kebun kelapa.
Ia khawatir kondisi tersebut akan memicu peralihan komoditas ke kelapa sawit yang dianggap memiliki nilai ekonomi lebih stabil.
“Jangan sampai petani kelapa ini beralih ke kelapa sawit. Karena kalau beralih ke kelapa sawit, ke depannya kita harus mencari kelapa dari luar daerah atau bahkan bisa impor dari negara lain,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Fajriannor menyebut, petani masih dapat bertahan apabila harga kelapa berada pada kisaran Rp3.500 hingga Rp5.000 per butir. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera turun tangan memantau kondisi harga dan mencarikan solusi.
“Mudah-mudahan dari dinas terkait bisa memantau terkait harga kelapa ini dan bisa membuka akses ke pusat menyampaikan kendala-kendala petani kelapa,” ucapnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menetapkan standarisasi harga kelapa secara nasional agar tidak terjadi permainan harga di tingkat pembeli.
“Harapan kami juga pemerintah mengeluarkan standarisasi harga jangan sampai ada permainan harga oleh pembeli kelapa dengan harga seenaknya. Jika ada standarisasi harga maka petani ataupun pengepul sama-sama tidak dirugikan,” tandasnya. (ang)
Editor : Slamet Harmoko