SAMPIT – Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menutup sejumlah program studi (prodi) dinilai sebagai langkah terlambat dalam membenahi carut-marut tata kelola pendidikan tinggi.
Menurut tenaga pengajar di salah satu universitas di Sampit, Muhammad Azharul Hadi, kebijakan ini muncul di tengah ketimpangan tajam antara jumlah lulusan sarjana dan kebutuhan tenaga kerja yang selama ini dibiarkan tanpa koreksi serius.
Disebutkannya, program studi kependidikan menjadi contoh paling nyata. Setiap tahun, sekitar 490 ribu lulusan dihasilkan, sementara kebutuhan riil hanya sekitar 20 ribu tenaga sarjana yang terserap.
Diuraikannya, selama ini, perguruan tinggi cenderung membuka prodi mengikuti logika pasar, berdasarkan minat calon mahasiswa, bukan kebutuhan riil pembangunan. Akibatnya, kampus berubah menjadi “pabrik ijazah” di bidang-bidang populer tanpa memperhitungkan daya serap dunia kerja.
Diakuinya, kebijakan penutupan prodi memang diperlukan, namun tidak boleh menjadi solusi instan yang justru menutupi akar persoalan. Menurutnya ini bukan sekadar soal menutup prodi. Ia menilai, yang terjadi adalah kegagalan sistemik dalam menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. Kalau hanya menutup tanpa pembenahan menyeluruh, masalahnya akan berulang.
“Di satu sisi terjadi banjir lulusan di bidang tertentu, sementara di sisi lain banyak sektor strategis justru kekurangan tenaga terampil. Kondisi ini, mencerminkan absennya perencanaan nasional yang berbasis data dan kebutuhan jangka panjang,” papar Azharul Hadi.
Dirinya juga mengkritik pola pengambilan kebijakan yang cenderung reaktif. Penutupan prodi tanpa peta jalan yang jelas berpotensi menimbulkan masalah baru, mulai dari nasib mahasiswa hingga keberlanjutan institusi pendidikan.
“Jangan sampai ini jadi kebijakan tambal sulam. Pemerintah harus hadir dengan arah yang jelas, bukan sekadar merespons angka-angka yang timpang,” ujarnya.
Menurutnya, perguruan tinggi memang harus berbenah dan berhenti sekadar mengikuti tren. Namun, tanggung jawab tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada kampus. Pemerintah dinilai lalai menyediakan panduan strategis yang terintegrasi antara pendidikan, industri, dan kebutuhan tenaga kerja.
“Kampus diminta adaptif, tapi negara tidak memberi kompas yang jelas. Ini yang harus dibenahi. Kalau tidak, kampus akan terus berjalan sendiri-sendiri tanpa arah,” katanya.
Azharul menegaskan, persoalan ini bakal berdampak langsung pada meningkatnya angka pengangguran terdidik. Banyak lulusan tidak terserap bukan karena tidak ada pekerjaan, melainkan karena kompetensi yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
“Ini ironi. Kita mencetak ratusan ribu sarjana setiap tahun, tapi sebagian tidak relevan dengan pasar kerja. Ini pemborosan sumber daya yang tidak bisa terus dibiarkan,” imbuhnya.
Azharul menekankan, solusi tidak cukup dengan menutup prodi. Reformasi harus menyasar kurikulum, sistem perencanaan, hingga kemitraan dengan industri secara nyata dan terukur.
“Kalau tidak ada perubahan mendasar, kebijakan ini hanya akan jadi siklus, tutup prodi hari ini, buka lagi besok dengan masalah yang sama,” pungkasnya.
Diinformasikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) akan menutup sejumlah prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri strategis nasional.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengatakan, prodi-prodi perguruan tinggi ke depannya akan disesuaikan dengan 8 bidang industri strategis nasional, yaknikesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, pertahanan, material maju dan manufaktur, energi, dan maritim.
Berdasarkan Statistik Pendidikan Tinggi 2024 yang dirilis pada Oktober 2025, bidang ilmu yang menghasilkan lulusan terbanyak maasih sama dari tahun sebelumnya, yakni didominasi bidang ilmu pendidikan, ekonomi, dan sosial.(ang/gus)
Prodi dengan lulusan terbanyak di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024:
Pendidikan profesi guru: 162.521 mahasiswa
Manajemen: 151.679 mahasiswa
Akuntansi: 68.015 mahasiswa
Pendidikan guru sekolah dasar: 61.756 mahasiswa
Ilmu hukum: 54.887 mahasiswa
Pendidikan agama Islam: 52.798 mahasiswa
Kebidanan: 36.899 mahasiswa
Teknik informatika: 35.919 mahasiswa
Ilmu komunikasi: 33.704 mahasiswa
Keperawatan: 32.475 mahasiswa
Farmasi: 29.183 mahasiswa
Teknik sipil: 27.304 mahasiswa
Sistem informasi: 25.866 mahasiswa
Ilmu keperawatan: 24.937 mahasiswa
Pendidikan profesi bidan: 21.467 mahasiswa
Psikologi: 19.958 mahasiswa
Hukum: 18.825 mahasiswa
Pendidikan bahasa Inggris: 18.139 mahasiswa
Profesi : 16.128 mahasiswa
Ekonomi syariah: 15.077 mahasiswa.
Sumber : data statistik pendidikan 2024 dirilis 2025
Editor : Agus Jaka Purnama