Dirinya pun melontarkan ‘sayembara’ kepada semua pihak di masyarakat, untuk menemukan pelaku penimbunan BBM. Hadiah uang tunai Rp 7,5 juta akan diberikan bagi yang bisa membuktikan adanya praktik penimbunan BBM.
Langkah tegas ini diambil menyusul meningkatnya perhatian pemerintah terhadap distribusi BBM di seluruh Kalteng. Demi memperkuat pengawasan, gubernur bahkan telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan penertiban serta pengawasan distribusi bahan bakar di lapangan.
Menurutnya, dugaan kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah bukan semata karena keterbatasan pasokan, tetapi bisa jadi akibat distribusi yang tidak tepat atau adanya praktik penyimpangan di lapangan.
Agustiar menegaskan, pemerintah tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan memainkan pasokan BBM di tengah kebutuhan masyarakat.
“Kami sudah mengundang Pertamina, kami sudah membentuk tim untuk mengantisipasi penimbun. Kami pastikan, kalau ada penimbunan, dan yang bersangkutan bisa membuktikan, akan kami beri reward Rp 7,5 juta. Bukan hanya katanya, tapi juga harus bisa membuktikannya,” tegas Agustiar ketika menggelar rapat lintas instansi di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, baru-baru tadi.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Peran masyarakat sangat penting untuk menjadi mata dan telinga di lapangan. Terutama dalam mendeteksi potensi penyimpangan distribusi BBM.
Dengan adanya hadiah tersebut, diharapkan masyarakat berani melapor jika menemukan praktik penimbunan BBM. Langkah ini diyakini dapat mempersempit ruang gerak pelaku penyelewengan distribusi.
“Kami pastikan bila ada penimbunan dan bisa membuktikan, akan kami berikan reward,” ulangnya menegaskan.
Agustiar juga memastikan, Pemprov Kalteng telah meminta Pertamina menjamin ketersediaan pasokan BBM untuk seluruh wilayah Kalteng, sekaligus mengatur distribusi secara optimal agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar.
Karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi distribusi BBM dan tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi penimbunan.
“Jangan beri ruang bagi pelaku penimbunan. Jika menemukan pelanggaran dan bisa dibuktikan, segera laporkan. Pemerintah akan tindak tegas. Praktik penimbunan dianggap sebagai tindakan yang merugikan rakyat dan tidak akan ditoleransi,” tegas Agustiar.
Kepala Dinas ESDM Kalteng Sutoyo memastikan, pasokan BBM di Kalteng dalam kondisi aman.“Berdasarkan analisa kami bersama tim dan Pertamina, kelangkaan Pertamina Dex dan lain sebagainya, analisa sementara bukan karena kekurangan stok,” ungkapnya.
Baca Juga: Pemkab Kotim Cari Solusi Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Budi Rachmat menyatakan, pihaknya telah bergerak cepat memperketat pengawasan distribusi BBM di seluruh wilayah Kalteng.
Langkah itu dilakukan guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali pasca penyesuaian harga BBM. Polisi juga menegaskan komitmennya menjaga distribusi energi tetap lancar agar tidak dimanfaatkan oknum untuk melakukan penimbunan maupun memicu keresahan.
“Polri memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat menimbulkan keresahan,” tegas Budi.
Sebagai langkah preventif, jajaran kepolisian menggencarkan patroli dialogis ke berbagai SPBU. Petugas turun langsung untuk memastikan pelayanan berjalan normal, mencegah antrean panjang, sekaligus mengantisipasi potensi penyelewengan distribusi BBM.
Selain melakukan pemantauan, aparat juga aktif berdialog dengan masyarakat di lapangan guna menyerap informasi terkait kondisi distribusi BBM.
“Personel juga mengimbau kepada pengelola dan karyawan SPBU agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama operasional berlangsung. Kami akan tindak tegas jika terjadi penimbunan,” pungkasnya. (daq/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama