SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Kericuhan yang terjadi di Kantor Kecamatan Mentaya Hilir Utara beberapa waktu lalu mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, meminta aparat penegak hukum menindak tegas oknum warga yang diduga bertindak anarkis dalam insiden tersebut.
Menurut Rudianur, tindakan anarkis dalam penyampaian aspirasi tidak dapat dibenarkan karena berpotensi menimbulkan kekacauan serta mengganggu ketertiban umum.
Baca Juga: Ngabuburit Berujung Duka, Ada Tujuh Korban, Dua Orang Tewas dalam Tabrakan Beruntun
Ia pun menyatakan dukungannya terhadap langkah Camat Mentaya Hilir Utara yang berencana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib agar dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Kalau memang ada tindakan anarkis, tentu harus ditindak tegas. Itu perbuatan yang tidak terpuji dan tidak mencerminkan cara penyampaian aspirasi yang baik,” ujar Rudianur.
Ia menegaskan bahwa masyarakat memang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi maupun tuntutan kepada pemerintah.
Namun penyampaian tersebut harus dilakukan secara santun dan tetap menjaga ketertiban, bukan melalui tindakan kekerasan atau intimidasi.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, termasuk konflik organisasi atau kelompok, seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah yang sehat.
Baca Juga: Camat MHU Dipukuli Saat Mediasi! Lebih dari 10 Orang Dilaporkan ke Polda Kalteng
“Kalau ada persoalan, seharusnya disampaikan dengan cara yang baik melalui dialog atau mediasi. Jangan sampai penyampaian aspirasi berubah menjadi tindakan yang anarkis,” tegasnya.
Rudianur juga mengingatkan bahwa saat ini masyarakat tengah menjalani bulan suci Ramadan. Momentum tersebut seharusnya menjadi waktu untuk meningkatkan kesabaran serta menahan diri dari tindakan yang dapat memicu konflik.
“Apalagi ini bulan suci Ramadan. Seharusnya kita semua bisa menahan emosi dan menjaga sikap. Jangan sampai ada tindakan yang justru menimbulkan keributan,” katanya.
Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Menurutnya, setiap proses mediasi ataupun pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah harus berlangsung dalam suasana aman, damai dan kondusif.
Dengan kondisi yang tertib, lanjut Rudianur, setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka sehingga solusi terbaik bisa ditemukan tanpa memunculkan konflik baru di tengah masyarakat.
“Mediasi itu seharusnya berjalan dengan aman, damai dan kondusif. Dengan begitu persoalan bisa diselesaikan secara baik tanpa harus menimbulkan kericuhan,” pungkasnya. (ang/sla)