SAMPIT,radarsampitjawapos.com- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperkirakan lebih dari 200 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab setempat memasuki masa purna tugas di tahun 2026. Jika dirata-ratakan, dalam setiap bulan sekitar 20 ASN yang pensiun.
Kepala BKPSDM Kotim Kamaruddin Makkalepu mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kesinambungan sumber daya manusia di lingkup pemerintahan kabupaten.
“Setiap bulan ada sekitar 20 PNS yang pensiun. Tahun ini totalnya lebih dari 200 orang. Ini menjadi fokus kami, karena yang pensiun adalah PNS, sementara belakangan pengadaan lebih banyak pada PPPK dan tenaga paruh waktu,” ujarnya usai menghadiri serah terima jabatan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kotim, Senin (2/3).
Menurut Kamaruddin, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi regenerasi aparatur, terutama pada jabatan-jabatan tertentu yang hanya dapat diisi oleh ASN. Jika pengadaan CPNS tidak dilakukan secara berkelanjutan, dikhawatirkan terjadi kekosongan atau terputusnya kaderisasi dalam birokrasi.
“Ada beberapa jabatan yang memang hanya bisa diisi oleh ASN. Kalau pengadaan stagnan, nanti terputus regenerasinya, sementara yang pensiun terus berjalan, ” imbuhnya.
Kamaruddin berharap, pemerintah pusat tetap membuka formasi CPNS ke depan untuk menjaga keseimbangan komposisi ASN di daerah. Hal ini dinilai penting agar struktur organisasi dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Dari ratusan PNS yang pensiun tahun ini, diungkapkannya hanya satu pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas yang memasuki masa purna tugas, yakni Johny Tangkere yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian. Sementara itu, jabatan tersebut kini diisi oleh salah satu staf ahli Bupati Kotim, yakni Muslih sebagai pelaksana tugas (Plt).
“Untuk kepala dinas hanya satu orang, selebihnya pejabat struktural, administrator, dan pengawas. Sebagian besar yang pensiun berasal dari tenaga guru dan kesehatan, serta beberapa pejabat administrator, termasuk dua oarng yang baru saja dilepas,” papar Kamaruddin.
BKPSDM mencatat, tren pensiun didominasi tenaga fungsional, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini menuntut perencanaan kepegaqwaian yang matang agar tidak mengganggu stabilitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemkab Kotim pun terus melakukan evaluasi kebutuhan ASN, sembari menunggu kebijakan pengadaan CPNS dari pemerintah pusat guna memastikan keberlabjutan roda pemerintahan di Kotim. (yn/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama