SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Kelangkaan gas Elpiji subsidi ukuran 3 kilogram kembali dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, khususnya di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kotim, Rimbun, meminta pihak Pertamina dan aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan memastikan distribusi berjalan normal.
Rimbun mengecam sulitnya masyarakat mendapatkan Elpiji 3 kg, terlebih kondisi itu terjadi saat Ramadan dan Idulfitri, saat kebutuhan rumah tangga meningkat.
“Elpiji ini kebutuhan pokok masyarakat kecil. Jangan sampai ada kendala, apalagi menjelang Ramadan dan Lebaran. Kami minta Pertamina dan aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional jika memang ada pelanggaran,” tegas Rimbun, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, persoalan Elpiji 3 kg bukan kali pertama terjadi. Sejak awal, distribusi gas subsidi tersebut kerap menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kelangkaan hingga dugaan kekurangan volume isi tabung.
“Dari awal memang Elpiji ini selalu ada trouble, baik kelangkaannya maupun kekurangan kilonya. Karena itu, perlu ditelusuri secara menyeluruh di mana letak masalahnya,” ujarnya.
Ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan apakah kelangkaan disebabkan kurangnya pasokan, distribusi yang tidak merata, atau adanya praktik penimbunan oleh oknum yang memanfaatkan situasi.
“Kita ingin semua kebutuhan masyarakat, baik Elpiji, sembako, maupun lainnya, tidak mengalami kendala. Kalau ada penimbunan atau permainan distribusi, harus ditindak sesuai aturan,” katanya.
Di lapangan, sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan gas Elpiji di tingkat pengecer. Bahkan, mereka harus berkeliling dari satu warung ke warung lain hanya untuk memperoleh satu tabung, namun sering kali stok disebut telah habis.
Kelangkaan Elpiji 3 kg ini juga menjadi sorotan secara nasional, menyusul kebijakan pembaruan distribusi yang membatasi penjualan hanya melalui pangkalan resmi. Kondisi tersebut sempat memicu kekosongan stok di sejumlah titik dan menyulitkan masyarakat kecil serta pelaku usaha mikro yang bergantung pada gas subsidi.
Rimbun berharap koordinasi antara DPRD Kotim, Pertamina, aparat penegak hukum, serta instansi terkait dapat segera menghasilkan solusi konkret agar pasokan Elpiji 3 kg kembali lancar.
“Kita tidak ingin masyarakat kecil menjadi korban. Negara harus hadir memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak ada yang bermain-main,” tandasnya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko