SAMPIT,radarsampitjawapos.com- Pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintahan desa (pemdes), khususnya dalam menjalankan layanan sosial dan pembangunan infrastruktur. Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan Desa Palangan menjadi contoh nyata dampak pengurangan anggaran tersebut.
Kepala Desa Telaga Baru, Firman, menyebutkan alokasi Dana Desa yang sebelumnya mencapai Rp900 juta kini tinggal sekitar Rp300 juta. “Penurunan ini sangat drastis. Dari sembilan ratus jutaan sekarang hanya tiga ratus juta saja,” ujar Firman (9/2/2026).
Dampak paling nyata dari pemangkasan ini adalah pada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Dari 34 keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2025, jumlah penerima tahun ini diperkirakan tinggal lima keluarga.
Menurut Firman, pemangkasan Dana Desa sudah disosialisasikan pemerintah daerah dan kondisi ini bisa diprediksi karena keterbatasan anggaran pusat yang juga harus membiayai sektor lain.
“Sudah ada sosialisasi resmi. Kami memang bisa memperkirakan hal ini dari kondisi keuangan pusat,” jelasnya.
Sementara itu, menyiasati kekurangan anggaran, pemerintah desa diminta mengandalkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDes. Saat ini, BUMDes Telaga Baru menjalankan usaha ternak sapi dengan modal sekitar Rp96 juta, memiliki enam ekor sapi yang ditargetkan dijual menjelang Iduladha sebagai sumber PAD.
“Ini salah satu upaya agar desa tetap punya pemasukan untuk program-program penting,” kata Firman.
Pemangkasan Dana Desa juga berdampak pada pembangunan infrastruktur. Rencana pembangunan siring dan penimbunan jalan terpaksa disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa.
“Yang bisa kami lakukan sekarang hanya menyesuaikan timbunan dan pembangunan infrastruktur secara bertahap,” terang Firman. Warga setempat pun mulai merasakan dampaknya, terutama kekhawatiran tidak lagi menerima BLT DD yang menjadi penopang kebutuhan sehari-hari.
Sementara itu, Desa Palangan juga menghadapi situasi serupa. Kepala Desa Palangan, Anatasius Delik, menyebutkan alokasi Dana Desa tahun ini hanya Rp331 juta, turun drastis dari Rp1 miliar pada 2025. “Penurunan ini sangat signifikan. Kalau dana tidak cukup, banyak program prioritas desa yang terpaksa disesuaikan,” ujar Anatasius (9/2/2026).
Defisit anggaran di Desa Palangan muncul karena prioritas pengeluaran sosial. BLT DD tetap diberikan sebesar Rp50 juta, TK PAUD membutuhkan sekitar Rp70 juta per tahun, sementara Posbindu menelan biaya sekitar Rp200-an juta. Posyandu dan operasional desa lainnya juga harus dibiayai dari anggaran terbatas. “Meski berupaya menekan pengeluaran, kondisi ini tetap membuat desa defisit,” tegas Anatasius.
Pemangkasan Dana Desa ini juga sudah disosialisasikan pemerintah daerah, salah satunya terkait kebijakan Koperasi Merah Putih. “Kami harus membiasakan diri dengan peraturan baru dan percaya kebijakan ini untuk kebaikan,” imbuh Anatasius.
Diungkapkannya pula, untuk menutupi kekurangan anggaran, desa membuka lahan untuk bertanam dan merangkul perusahaan di sekitar sebagai sumber pendapatan tambahan. “Saat ini desa tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada pusat, makanya kebun desa menjadi penopang utama untuk menutupi defisit,” tandas Anatasius
Diketahui, alokasi Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2026 turun menjadi Rp128,29 miliar dari Rp150,13 miliar pada 2025, atau berkurang Rp21,83 miliar (14,55 persen). Dana yang diterima langsung oleh desa hanya Rp52,22 miliar, sedangkan sisanya digunakan pemerintah pusat untuk program strategis nasional, termasuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Prioritas penggunaan Dana Desa telah diatur dalam Permendes Nomor 16 Tahun 2025, yang menjadi pedoman wajib bagi seluruh pemerintah desa.(ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama