SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti aktivitas penggalian pipa distribusi air bersih oleh Perumdam Tirta Mentaya Kotim yang dinilai berdampak pada kondisi aspal Jalan Walter Condrad, Baamang, Sampit yang sebelumnya diaspal mulus.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Rinie menyayangkan pelaksanaan pekerjaan tersebut karena dinilai kurang memerhatikan kondisi infrastruktur jalan yang menelan anggaran besar dalam proses perbaikannya.
“Seharusnya PDAM melihat dulu situasi di lapangan dan berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya Dinas PU. Sangat disayangkan, karena anggaran perbaikan jalan itu tidak kecil,” kata Rinie, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, penggalian yang dilakukan untuk penambahan pipa distribusi air bersih menyebabkan bagian tepi aspal ikut tergali. Bahkan, tanah bekas galian diletakkan di badan jalan, yang dikhawatirkan dapat merusak permukaan aspal yang kondisinya masih baik.
Meski demikian, Rinie menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pekerjaan tersebut karena bertujuan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Namun, menurutnya, harus ada solusi teknis agar pelaksanaan di lapangan tidak merusak infrastruktur jalan.
“Yang kami minta hanya satu, pekerjaan dilakukan dengan perencanaan dan koordinasi yang baik, supaya tidak merusak jalan yang sudah bagus,” ujarnya.
Ia menilai, koordinasi lintas sektor menjadi hal mutlak sebelum pekerjaan penggalian dilakukan, termasuk dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta pemerintah lingkungan setempat seperti RT dan RW.
“Paling tidak harus ada koordinasi dengan RT, RW, dan PU terkait teknis pelaksanaannya. Jangan sampai infrastruktur jalan yang sudah bagus justru rusak akibat pekerjaan utilitas,” imbuhnya.
Rinie menambahkan, permasalahan serupa tidak hanya terjadi di Jalan Walter Condrad, tetapi juga di sejumlah ruas jalan lain di Sampit yang terdampak pekerjaan penggalian utilitas.
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Jika jalan yang telah diperbaiki kembali rusak, maka akan dibutuhkan anggaran tambahan untuk perbaikan ulang, yang tentu menjadi beban di tengah keterbatasan fiskal.
“Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, memperbaiki jalan yang rusak kembali tentu berat. Apalagi anggaran daerah diprioritaskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan,” tandasnya. (ang/fm)
Editor : Farid Mahliyannor