SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Tingginya angka perceraian di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sepanjang tahun 2025 didominasi oleh konflik dalam rumah tangga.
Data Pengadilan Agama (PA) Sampit mengungkap, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab utama pasangan suami istri berpisah.
Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sampit Tahun 2025, dari ratusan perkara perceraian yang diputus, sebanyak 683 perkara disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan.
Faktor ini menjadi penyumbang terbesar perceraian di Kotim dan jauh mengungguli penyebab lainnya.
Selain konflik rumah tangga, faktor ekonomi juga tercatat sebagai pemicu perceraian dengan jumlah 9 perkara. Tekanan kebutuhan hidup, penghasilan yang tidak mencukupi, hingga ketergantungan ekonomi kerap memperburuk hubungan suami istri dan berujung pada gugatan cerai.
Penyebab lain yang juga cukup signifikan adalah meninggalkan salah satu pihak, dengan total 39 perkara. Dalam kasus ini, salah satu pasangan pergi dalam waktu lama tanpa kejelasan tanggung jawab, baik karena pekerjaan, persoalan pribadi, maupun alasan lainnya.
Sementara itu, faktor hukum, seperti pasangan yang menjalani hukuman pidana, tercatat menjadi penyebab perceraian dalam 14 perkara sepanjang 2025. Meski jumlahnya lebih kecil, faktor ini tetap memberi kontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian di Kotim.
Secara keseluruhan, cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri masih mendominasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit. Kondisi ini sekaligus menjelaskan bertambahnya jumlah janda di Kotim dalam setahun terakhir.
Upaya mediasi sebenarnya telah dilakukan untuk menekan laju perceraian. Namun hasilnya belum optimal. Dari puluhan perkara yang dimediasi sepanjang tahun lalu, hanya sebagian kecil yang berhasil damai, sementara mayoritas tetap berlanjut hingga putusan cerai.
Rincian faktor penyebab perceraian ini menjadi gambaran bahwa persoalan komunikasi, ekonomi, dan tanggung jawab dalam rumah tangga masih menjadi tantangan besar.
Diperlukan peran aktif pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat untuk memperkuat pembinaan keluarga agar angka perceraian di Kotim tidak terus meningkat. (oes)
Editor : Slamet Harmoko