PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com – Menjelang masa pensiun Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, sorotan terhadap urgensi penetapan Sekda definitif kembali menguat.
Posisi strategis ini dinilai sangat menentukan stabilitas birokrasi dan efektivitas jalannya pemerintahan daerah.
Pengamat pemerintahan Farid Zaky Yopiannor menyebut, terdapat sejumlah nama birokrat yang dinilai memiliki peluang kuat untuk mengisi jabatan Sekda Kalteng. Dua nama yang paling menonjol adalah Yulindra Dedy dan Suyuti Syamsul.
“Dua nama itu punya kans kuat. Track record birokrasi mereka jelas, kapasitas akademik dan teknokratiknya juga mumpuni,” ujar Farid, Senin (19/1/2026).
Sekda Dinilai Aktor Kunci Pemerintahan Daerah
Farid menegaskan, jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan aktor kunci dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Dari kacamata governance, Sekda adalah Top Administrative Officer. Ia adalah jenderal-nya ASN di daerah,” tegas dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya tersebut.
Menurutnya, penetapan Sekda definitif menjadi sangat mendesak karena Sekda berperan sebagai penghubung utama antara kepala daerah sebagai pejabat politik dengan mesin birokrasi.
Dalam konteks ini, status definitif memberikan ruang gerak yang jauh lebih kuat dibandingkan pelaksana tugas (Plt).
“Pejabat definitif memiliki security of tenure yang lebih baik. Ini membuat Sekda lebih objektif, berani memberi masukan teknokratis kepada pimpinan politik, menjaga netralitas ASN, dan memastikan visi politik diterjemahkan menjadi aksi birokrasi yang legal dan efektif,” jelasnya.
Jabatan JPT Madya, Butuh Rekam Jejak Kuat
Farid juga menyinggung aspek regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jabatan Sekda Provinsi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya.
Karena itu, posisi tersebut menuntut kualifikasi, kompetensi kepemimpinan, dan rekam jejak birokrasi yang kuat.
Ia menilai, karakter wilayah Kalimantan Tengah yang luas dan kompleks membutuhkan figur Sekda dengan kapasitas khusus.
“Sekda Kalteng ideal adalah sosok yang tahan banting di lapangan, paham lumpur dan sungai, namun tetap elegan di meja perundingan, menguasai regulasi dan diplomasi,” ujarnya.
Mokhamad Hilman Disebut Berpotensi Jadi Kuda Hitam
Selain Yulindra Dedy dan Suyuti Syamsul, Farid juga menilai Mokhamad Hilman, birokrat senior yang baru masuk lingkungan Pemprov Kalteng, sebagai figur potensial yang patut diperhitungkan.
“Beliau bisa jadi kuda hitam. Track record-nya sangat kuat dalam manajemen krisis, pengalamannya di PU dan sebagai Sekda Banjar juga sangat mumpuni, serta dikenal tahan banting,” katanya.
Namun demikian, Farid menegaskan bahwa pilihan Sekda sangat bergantung pada orientasi kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah ke depan.
“Jika gubernur mencari Sekda untuk mendorong pembangunan fisik, perbaikan jalan, jembatan, dan proyek strategis, maka Mokhamad Hilman adalah kandidat terkuat secara teknis,” ujarnya.
Tantangan Konsolidasi Birokrasi
Sebaliknya, apabila fokus utama adalah stabilitas politik dan konsolidasi internal birokrasi, Farid mengingatkan adanya tantangan tersendiri.
“Untuk agenda stabilitas politik dan merangkul semua faksi di Kalteng, Pak Hilman mungkin perlu bekerja ekstra agar tidak dianggap sebagai outsider oleh birokrat senior di internal Pemprov,” pungkasnya.
Menurut Farid, Sekda pada dasarnya adalah jembatan bagi semua kepentingan, baik ke DPRD maupun aktor-aktor strategis lainnya. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko