PALANGKA RAYA,radarsampit.jawapos.com- Laju pembangunan di sektor pendidikan yang belakangan ini gencar dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, nampaknya bakal ‘mengencangkan ikat pinggang, dengan adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng 2026 tercatat sekitar Rp5,4 triliun, turun dari APBD 2025 yang mencapai kurang lebih Rp8,3 triliun. Sementara alokasi untuk anggaran sektor pendidikan di provinsi ini, sejauh ini mencapai 20 persen lebih.
Dari hasil evaluasi internal Dinas Pendidikan Kalteng untuk program 2025, menunjukkan sebagian besar alokasi anggaran pendidikan masih terserap untuk kebutuhan operasional sekolah. Seperti pembayaran guru honorer dan administrasi. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan langsung oleh peserta didik, sehingga menjadi perhatian serius Pemprov Kalteng.
“Sekarang APBD kita hanya sekitar Rp5,4 triliun. Dampaknya sangat terasa di Dinas Pendidikan. Jika sebelumnya kami mengelola sekitar Rp2,3 triliun dari mandatory 20 persen, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Artinya ada penurunan hampir Rp1 triliun atau sekitar 45 persen,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo saat menggelar evaluasi dan rapat koordinasi yang diikuti lebih dari 400 peserta secara daring.
Rapat itu diikuti para kepala SMA, SMK dan sekolah khusus (SKH) Se Kalteng, termasuk para pengawas serta para pembina. Membahas antara lain, evaluasi pelaksanaan program Sekolah Gratis, persiapan penguatan Koperasi Sekolah, Teaching Factory, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta sejumlah agenda strategis lain sebagai unit penunjang layanan pendidikan.
Reza menegaskan, meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan.
Ia menyebutkan, tingkat kepuasan peserta didik di Kalimantan Tengah mencapai 97,3 persen, dan capaian tersebut harus terus dipertahankan melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Ketika kita kompak, solid, dan memiliki visi yang sama, maka tujuan meningkatkan kualitas pendidikan akan tercapai,” imbuhnya, Sabtu (17/1).
Lebih lanjut, Reza mengakui bahwa pengelolaan dana BOS dan BOSDA pada masa sebelumnya masih menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Oleh karena itu, Disdik Kalteng berupaya menghadirkan transparansi melalui pemanfaatan platform Pembelajaran Elektronik Nasional (PENA) Kalteng, agar pengelolaan anggaran lebih akuntabel dan dapat dipantau bersama-sama.
Ia juga menegaskan, di tengah keterbatasan anggaran tersebut, pihaknya terus komitmen menyukseskan Program Huma Betang, sebagai program strategis Pemprov Kalteng , dalam mendorong transformasi pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Reza juga menekankan implementasi Program Sekolah Gratis yang telah berjalan sepanjang 2025. Diungkapkannya, terdapat sekolah yang sepenuhnya membebaskan peserta didik dari pungutan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dan hanya mengandalkan pendanaan dari BOS dan BOSDA.
Namun demikian, di sejumlah sekolah masih diberlakukan BPP dengan skema subsidi silang. Artinya, pelajar dari keluarga mampu tetap dikenakan BPP. Sementara pelajar dari keluarga tidak mampu dibebaskan dari pungutan tersebut.
“Hal ini merupakan langkah bijak di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pak Gubernur H Agustiar Sabran menginginkan agar bantuan sekolah gratis ini benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, khususnya peserta didik yang tidak mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman. Itu menjadi konsen utama beliau dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” papar Reza.
Sebelumnya, Disdik Kalteng juga telah mengantisipasi adanya pemangkasan anggaran menjelang ditetapkannya APBD Kalteng 2026.
Dalam beberapa kesempatan Reza menegaskan, apabila hal itu terjadi maka sejumlah kegiatan kedinasan akan dikurangi. Seperti rapat-rapat tidak ada lagi di hotel, dengan dialihkan menjadi Zoom Meeting (daring). Termasuk mengurangi perjalanan dinas dan memaksimalkan peran pengawasn di sekolah-sekolah.
Diakuinya, selama ini, biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat di hotel di lingkup Disdik Kalteng besar sekali. Termasuk biasa pengawas sekolah untuk mendatangi sekolah-sekolah yang lokasinya berjauhan.
“Sekarang sudah ada Aplikasi Pena Kalteng, tinggal nanti memaksimalkan pengawas-pengawas yang ada di sekolah, itu mengurangi biaya perjalanan dinas,”pungkasnya.
Selain itu pihaknya akan mengevaluasi operasional di sekolah-sekolah dan di dinas hingga penggunaan tenaga outsourcing. (daq/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama