Peringatan Hari Ulang Tahun ke 73 Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi momentum untuk menengok kembali perjalanan panjang daerah ini. Sebuah wilayah yang tumbuh melalui proses sejarah yang berlapis, dari masa kerajaan, kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi daerah otonom yang terus bergerak maju.
---------------------------------
Secara historis, eksistensi Kotawaringin Timur tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Pada masa awal, wilayah pesisir Kalimantan Tengah bagian selatan berada dalam pengaruh Kerajaan Majapahit. Seiring masuk dan berkembangnya agama Islam sekitar tahun 1620, kawasan pesisir ini kemudian dikuasai oleh Kerajaan Demak.
Perkembangan selanjutnya ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kotawaringin pada tahun 1679 oleh Kerajaan Banjar. Kerajaan ini berpusat di wilayah Arut Selatan, yang kini masuk Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan kekuasaan meliputi daerah pesisir Kalimantan Tengah, termasuk Sampit, Mendawai, dan Kuala Pembuang.
Memasuki era kolonial, Belanda mulai menancapkan kekuasaannya di Kalimantan sejak 1598. Setelah ditandatanganinya perjanjian antara VOC dan Sultan Banjar pada 1767, wilayah Kotawaringin Timur secara bertahap berada di bawah kendali Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1917, Belanda mulai mengangkat aparat pemerintahan dari kalangan pribumi, meski tetap berada di bawah pengawasan pejabat kolonial. Saat itu, Kotawaringin Timur dikenal sebagai wilayah Onder Afdeling Sampit.
Secara geografis, wilayah Kotawaringin Timur pada masa itu tidak banyak mengalami perubahan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan Barat (Onder Afdeling Sintang), di timur dengan Sungai Kahayan (Onder Afdeling Beneden Dayak), di selatan dengan Laut Jawa, dan di barat dengan Kotawaringin Barat (Onder Afdeling Kotawaringin). Luas wilayahnya mencapai sekitar 50.700 kilometer persegi dan dilintasi tiga sungai besar, yakni Sungai Mentaya, Seruyan, dan Katingan.
Perubahan besar terjadi setelah era reformasi. Pada tahun 2002, wilayah Kotawaringin Timur dimekarkan menjadi dua kabupaten baru, yaitu Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan. Sejak pemekaran itu, Kotawaringin Timur hanya memiliki Sungai Mentaya sebagai sungai utama yang membelah Kota Sampit, sementara luas wilayahnya menyusut menjadi sekitar 17.000 kilometer persegi.
Momentum penting lainnya terjadi pada masa peralihan kekuasaan pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintahan Jepang di Sampit masih bertahan hingga awal September 1945. Penyerahan kekuasaan secara resmi baru dilakukan dalam sebuah upacara di Lapangan Tugu Sampit, ditandai dengan penurunan bendera Jepang dan pengibaran Sang Merah Putih yang disaksikan seluruh elemen masyarakat.
Situasi kembali bergejolak ketika Belanda melalui NICA mencoba menguasai Sampit. Namun upaya itu tidak berlangsung lama. Melalui perlawanan bersenjata yang dikenal sebagai Gerakan Operasi Subuh, para pejuang yang dipimpin tokoh-tokoh Pemuda Indonesia Merdeka (PIM) Sampit berhasil merebut kembali wilayah ini pada 29 November 1945, tepat pukul 04.00 subuh. Tujuh jam kemudian, pemerintahan Republik Indonesia di wilayah Sampit diresmikan melalui upacara pengibaran bendera Merah Putih.
Dalam upaya mempertahankan pengaruhnya, Belanda kemudian menerapkan politik devide et impera dengan membentuk negara-negara boneka. Namun strategi ini akhirnya gagal seiring konsolidasi pemerintahan Republik Indonesia.
Tonggak penting pembentukan pemerintahan daerah terjadi pada 3 Agustus 1950, ketika Gubernur Kalimantan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154/OPB/92/04 yang menyatukan Onder Afdeling Kotawaringin dengan tiga kewedanan—Sampit Barat, Sampit Timur, dan Sampit Utara—ke dalam wilayah Pemerintah Daerah Otonom Kotawaringin dengan ibu kota di Sampit.
Penguatan status otonomi kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Pada 7 Januari 1953, secara resmi dibentuk daerah otonom Kabupaten Kotawaringin dalam lingkungan Provinsi Kalimantan, yang kemudian menjadi dasar penetapan 7 Januari sebagai Hari Jadi Kota Sampit.
Sejak saat itu, pemerintahan daerah otonom Kabupaten Kotawaringin berkedudukan di Sampit, dengan Mayor TNI AU Tjilik Riwut sebagai kepala daerah pertama yang memimpin pada periode 1950–1957. Dari sinilah roda pemerintahan terus berputar, melahirkan kepemimpinan dari masa ke masa hingga terbentuknya Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai daerah otonom tersendiri.
Dalam perjalanan panjangnya, Kotawaringin Timur telah dipimpin oleh berbagai figur dengan latar belakang dan tantangan zaman yang berbeda. Mulai dari Tjilik Riwut, Muchtar Ali, Walter Coenraad, Cristoffel Mihing, Kenan Sandan, hingga para bupati di era reformasi dan otonomi daerah. Kepemimpinan terus berlanjut hingga saat ini di bawah Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati, yang melanjutkan estafet pembangunan dan pengabdian untuk masyarakat Kotawaringin Timur.
Tujuh puluh tiga tahun bukan sekadar hitungan usia, melainkan catatan perjalanan panjang tentang perjuangan, pengabdian, dan transformasi. Dari wilayah kerajaan, daerah kolonial, medan perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi kabupaten yang terus bertumbuh, Kotawaringin Timur membuktikan dirinya sebagai daerah yang tangguh dan adaptif. Sejarah panjang inilah yang menjadi fondasi kuat bagi Kotim untuk melangkah ke masa depan, dengan semangat sinergi dan kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat.(*/gus)
Daftar Pimpinan Kabupaten Kotim dari Masa ke Masa
Tjilik Riwut
1950 – 1957
Muchtar Ali
1957 – 1959
Walter Coenraad
1959 – 1961
Cristoffel Mihing
1961 – 1963
Kenan Sandan
1963 – 1970
Raden Rachmat
1970 – 1975
Andjar Soeganto, BA
1975 – 1980
Drs. Donnis Nixoni Singaraca
Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Timur, 1980 – 1981
Mukri
1981 – 1984
Soehandoko
Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Timur, 1984
Drs. H. A. Koesnan Dariyono
1984 – 1989
Drs. Barium Burdin
1989 – 1994
Kolonel TNI (Purn) Didik Salmijardi
Andreas P. Nandjan
1994 – 1999
Drs. H. M. Wahyudi Kaspul Anwar, M.M., M.AP.
Muhammad Thamrin Noor
2000 – 2005
Suwandi
Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Timur, Maret – September 2005
Jumbri Bustan
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kotawaringin Timur, September – Oktober 2005
Drs. H. M. Wahyudi Kaspul Anwar, M.M., M.AP.
Muhammad Amrullah Hadi
2005 – 2010
Supian Hadi, S.I.Kom.
Drs. H. M. Taufik Mukri, S.H., M.M.
2010 – 2015
Putu Sudarsana
Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kotawaringin Timur, 27 – 28 Oktober 2015
Ir. Godlin
Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Timur, Oktober 2015 – Februari 2016
Supian Hadi, S.I.Kom.
Drs. H. M. Taufik Mukri, S.H., M.M.
2016 – 2021
Akhmad Husain
Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kotawaringin Timur, 17 – 26 Februari 2021
Halikinnor, S.H., M.M.
Hj. Irawati, S.Pd.
2021 – 2025
Salahuddin
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Timur,
22 September – 23 November 2024
Halikinnor, S.H., M.M.
Hj. Irawati, S.Pd.
25 November 2024 – sekarang
Editor : Agus Jaka Purnama