JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Biaya pengeboran sumur di wilayah terdampak bencana alam belakangan menjadi sorotan warganet.
Perdebatan itu mencuat setelah pemerintah memaparkan anggaran pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat korban bencana.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam siaran langsung Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Kamis (1/1).
Dalam rapat itu, Presiden menerima laporan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Keduanya menyampaikan bahwa biaya pengeboran sumur bor dengan kedalaman 100 hingga 200 meter berkisar antara Rp100 juta sampai Rp150 juta per titik.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menilai biaya tersebut masih tergolong terjangkau, mengingat fungsi dan manfaat yang dihasilkan dari sumur bor tersebut.
“Maaf ya, kalau satu sumur bor 100 sampai 200 meter Rp150 juta itu saya anggap relatif murah,” kata Prabowo.
Presiden menjelaskan, penilaian tersebut didasarkan pada pengalamannya membangun sumur bor dengan biaya yang justru melebihi angka Rp100–150 juta. Karena itu, laporan biaya yang disampaikan KSAD dan Kepala BNPB dinilai masih efisien.
Menurut Prabowo, sumur bor dengan kedalaman tersebut mampu menghasilkan air yang langsung bisa dikonsumsi masyarakat terdampak bencana, sehingga sangat vital dalam kondisi darurat.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menambahkan, biaya tersebut sudah mencakup seluruh instalasi pendukung, mulai dari sistem distribusi air hingga tangki penampungan.
“Lengkap, Bapak. Dengan instalasi airnya, kemudian juga ada tangki airnya dan bisa langsung diambil oleh masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat itu juga dijelaskan bahwa terdapat dua jenis sumur bor yang dibangun oleh BNPB bersama TNI, Polri, dan instansi terkait. Pertama, sumur bor dengan kedalaman 20–30 meter yang airnya digunakan untuk kebutuhan non-konsumsi seperti mencuci dan sanitasi. Kedua, sumur bor dengan kedalaman 100–200 meter yang diperuntukkan khusus sebagai sumber air minum.
“Untuk yang dibangun Polri kedalamannya 20–30 meter, airnya hanya untuk membersihkan. Kemudian yang dibangun oleh Pusterad, kami yang membiayai, itu kedalamannya 100–200 meter, itu yang untuk minum,” jelas Suharyanto.
Sementara itu, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaporkan bahwa TNI AD telah membangun 129 titik sumur bor di berbagai lokasi terdampak bencana. Jumlah tersebut belum termasuk sumur bor yang dibangun oleh Polri dan BNPB.
“Pengungsian yang kita bor, kemudian sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan kecamatan. Kami berkoordinasi dengan wilayah untuk menentukan titik yang paling dibutuhkan,” kata Maruli.
Ia menegaskan, pembangunan sumur bor dilakukan secara simultan agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, khususnya air bersih, dapat segera terpenuhi.
Pernyataan Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi penegasan sikap pemerintah di tengah polemik publik, bahwa biaya pengeboran sumur bor dinilai sebanding dengan manfaat strategisnya bagi keselamatan dan kesehatan korban bencana alam.
Editor : Slamet Harmoko