Radarsampit.jawapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap ke-11 sepanjang tahun 2025 digelar di wilayah Kalimantan Selatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut. Namun, ia belum mengungkap secara rinci lokasi maupun pihak-pihak yang diamankan dalam OTT terbaru itu.
“Benar, tim hari ini juga melakukan kegiatan di wilayah Kalsel,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
Budi belum dapat memastikan apakah OTT tersebut berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Meski demikian, indikasi kuat mengarah ke wilayah tersebut setelah kepolisian setempat membenarkan adanya aktivitas KPK.
Baca Juga: KPK Tangkap Jaksa dalam OTT di Banten–Jakarta, 9 Orang Digiring ke Gedung Merah Putih
Sebelumnya, Kepala Seksi Humas Polres Hulu Sungai Utara Iptu Asep Hudzainur mengungkapkan bahwa KPK sempat meminjam ruangan di Mapolres untuk keperluan pemeriksaan.
“Pemeriksaan tertutup. Itu semua kewenangan KPK. Kami tidak mengetahuinya,” ujar Asep.
Dengan OTT terbaru di Kalimantan Selatan ini, KPK mencatat telah melakukan 11 operasi tangkap tangan sepanjang tahun 2025. Rentetan OTT tersebut menyasar berbagai sektor dan pejabat strategis di daerah hingga pusat.
Rangkaian OTT KPK sepanjang 2025 diawali pada Maret dengan penangkapan anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Pada Juni 2025, KPK kembali melakukan OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Baca Juga: Distribusi Berjalan Normal, Pasokan Kebutuhan Pokok di Seruyan Mencukupi
Selanjutnya, pada 7–8 Agustus 2025, OTT digelar di Jakarta, Kendari, Sulawesi Tenggara, serta Makassar, Sulawesi Selatan, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur.
KPK kemudian melakukan OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025 terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Operasi berlanjut pada 20 Agustus 2025 dengan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Memasuki November, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025 terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Empat hari berselang, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko turut ditangkap dalam kasus dugaan suap jabatan dan proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo.
Pada 9–10 Desember 2025, KPK kembali menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya atas dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi.
Baca Juga: Ternyata KPK juga Gelar OTT di Daerah Hulu Sungai Utara, Sejumlah Orang Dibawa ke Jakarta
Selanjutnya, pada 17–18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang yang menyeret seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta, serta menyita uang tunai sebesar Rp900 juta.
Terakhir, pada 18 Desember 2025, KPK menggelar OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 10 orang dan menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
KPK memastikan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait OTT di Kalimantan Selatan setelah seluruh proses pemeriksaan awal rampung. (*)
Editor : Slamet Harmoko