SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Eddy Mashamy menyoroti angka kemiskinan di Kotim yang meningkat 0,17 persen.
Berdasarkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 angka kemiskinan di Kotim meningkat 5,84 persen dari 5,66 persen.
"Peningkatan angka kemiskinan ini memerlukan strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan fokus. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa upaya yang sudah ada perlu dipertajam dan dievaluasi," kata Eddy Mashamy, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Selasa (16/12).
Berdasarkan praktik umum dan informasi mengenai strategi Pemkab Kotim yang tertuang dalam Perbup Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026, dimana langkah-langkah untuk mengatasi dan menanggulangi peningkatan angka kemiskinan, difokuskan pada tiga pilar utama.
Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat (Perlindungan Sosial) yang merupakan solusi jangka pendek dan menengah untuk menjaga agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar.
Kedua, optimalisasi bantuan sosial (Bansos) perlu disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data sasaran kemiskinan ekstrem, berdasarkan musyawarah desa dan kelurahan.
"Sinkronisasi data ini sangat penting agar bansos yang disalurkan tepat sasaran. Ketidakcocokan data sering menjadi masalah utama. Dinsos perlu memastikan penerima mendapatkan bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako atau BPNT, BLT, serta bantuan khusus lainnya," ujarnya.
Disamping itu, perbaikan layanan dasar, difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi keluarga miskin.
Perbaikan sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi layak, dan perumahan tidak layak huni dari program BSPS dan Kotaku.
Peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan sebagai langkah jangka menengah dan panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui kemandirian ekonomi.
"Pemda juga perlu memberikan pelatihan vokasi dan keterampilan kerja yang sesuai dengan potensi daerah Kotim. Misalnya, dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, atau industri hilir," katanya.
Selain itu, program padat karya yang melibatkan masyarakat miskin lokal dalam pembangunan infrastruktur desa/daerah.
Penyediaan akses modal usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan peralatan produktif.
"Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, termasuk peningkatan akses pasar dan digitalisasi promosi produk lokal juga perlu digencarkan oleh Diskoperindag Kotim," ujarnya.
Pemberian akses terhadap lahan pertanian, perkebunan, bibit, dan sarana produksi (seperti benih ikan untuk ketahanan pangan, pupuk.
"Pemkab Kotim mencatat tingginya mobilitas penduduk dari luar daerah yang mencari usaha, tetapi dengan penghasilan di bawah standar, yang menambah angka kemiskinan. Maka, perlu adanya kebijakan yang menyeimbangkan peluang kerja dan mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal, serta mendorong investasi padat karya yang memberikan gaji sesuai standar," ujarnya.
Lebih lanjut, Eddy mengatakan perlunya peningkatan peran dan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat kabupaten hingga desa.
Memastikan program lintas sektor (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Diskoperindag) terkonvergensi dan tidak terjadi duplikasi bantuan.
Melakukan monitoring dan evaluasi program secara berkala dan ketat untuk mengukur dampak program terhadap penurunan angka kemiskinan.
"Validasi dan sinkronisasi data kemiskinan, ini harus menjadi prioritas utama. Data dari Disdukcapil, DTKS, dan data lapangan harus disinkronkan untuk memastikan bantuan dan program pemberdayaan menyentuh orang yang benar-benar miskin," tegasnya.
Eddy menambahkan penghapusan kemiskinan ekstrem harus menjadi fokus penanganan serius untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan bagi kelompok kemiskinan ekstrem.
"Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi angka kemiskinan. Mengingat Kotim memiliki potensi di sektor perkebunan sawit, pertanian, dan pariwisata. Kita berharap program pelatihan dan modal usaha harus spesifik diarahkan untuk mengoptimalkan potensi khususnya bagi masyarakat miskin," pungkas Eddy. (hgn)
Editor : Slamet Harmoko