SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Kondisi ini dinilai sebagai sinyal perlunya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor agar program pengentasan kemiskinan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kotim meningkat 1.010 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya (bertambah,Red).
Persentase kemiskinan naik dari 5,66 persen menjadi 5,83 persen atau bertambah 0,17 persen poin, sehingga menempatkan Kotim sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi keempat di Kalimantan Tengah.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotim menegaskan komitmennya untuk mmperkuat langkah penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Umar Kaderi menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja.
“Kemiskinan membutuhkan kerja bersama. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025–2029,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan se-Kotim, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan, arah kebijakan daerah sejalan dngean pembangunan nasional, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapat an warga miskin, serta memastikan tidak ada masyarakat yang berada dalam kondisi miskin ekstrem.
Untuk itu, pemerintah daerah menekankan pentingnya sinkronisasi data kemiskinan sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Seluruh program penanggulangan kemiskinan diwajibkan menggunakan data sasaran by name by address berbasis NIK yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Data yang akurat menjadi kunci agar kebijakan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” tegas Umar.
Selain pembenahan data, integrasi program dan anggaran antar organisasi perangkat daerah juga menjadi fokus utama. Setiap OPD diharapkan menjalankan perannya secara sinergis, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga perlindungan sosial.
Umar menambahkan, strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan harus bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Bantuan sosial dinilai penting, namun tidak cukup tanpa diiringi peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan kerja, serta penguatan UMKM dan ekonomi desa.
Menurutnya, pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
“Peran CSR, pendampingan akademisi, serta partisipasi aktif masyarakat dinilai penting agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi warga miskin dan rentan miskin di Kotim,” tandasnya. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor