PANGKALAN BUN, Radarsampit.jawapos.com — Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), khususnya pasien penderita hipertensi, mulai mengeluhkan kelangkaan obat di sejumlah Puskesmas sejak beberapa pekan terakhir.
Kekosongan tersebut berdampak langsung pada pasien yang sebelumnya mengandalkan obat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Akibat kondisi itu, mereka kini terpaksa membeli obat secara mandiri di apotek swasta, yang tentu membebani warga, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Pemerhati Kesehatan, Sofyan Tony mengatakan, kurangnya stok obat hipertensi ini harus menjadi perhatian serius karena sebagian pasien merupakan penderita penyakit kronis yang memerlukan asupan obat secara teratur.
Tanpa konsumsi rutin, tekanan darah mereka berisiko melonjak drastis dan dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti stroke, gagal ginjal, hingga serangan jantung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas manajemen anggaran kesehatan di daerah.
Masih menurut Sofyan, bahwa Kepala salah satu Puskesmas di Kobar, menurutnya membenarkan adanya defisit pasokan obat. Menurutnya, mekanisme pengadaan obat sangat bergantung pada Dana Kapitasi JKN yang realisasinya kerap tidak sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan terapi jangka panjang.
“Jumlah pasien hipertensi dan diabetes terus meningkat, sementara serapan anggaran berbasis Kapitasi Berbasis Kinerja Pelayanan (KBKP) harus mengikuti aturan yang sangat ketat,” ujarnya.
Sofyan menuturkan, bahwa salah satu warga, Rasyid (58), mengaku sudah dua kali pulang dari Puskesmas tanpa obat yang seharusnya ia dapatkan.
“Saya selalu konsumsi Amlodipin. Tapi sudah beberapa minggu kosong. Saya disuruh beli sendiri. Harga satu strip Rp 15 ribu, dalam sebulan bisa habis empat strip. Buat kami yang hidup pas-pasan, itu cukup berat,” keluhnya yang dikutip melalui Sofyan.
Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar pasien tidak harus menanggung beban tambahan di saat kesehatan menjadi kebutuhan paling dasar.
Hipertensi merupakan salah satu Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan prevalensi tertinggi di Kotawaringin Barat. Tanpa penanganan serius dan keberlanjutan pasokan obat, situasi ini dinilai dapat menjadi ancaman yang membahayakan masyarakat.
Banyak pihak menyebut bahwa lemahnya alokasi anggaran dan distribusi obat menunjukkan adanya persoalan tata kelola prioritas kesehatan daerah yang harus segera dibenahi. (sam/fm)
Editor : Farid Mahliyannor