SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Minimnya fasilitas pendidikan, terutama di tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menuai sorotan tajam.
Dinas Pendidikan dinilai lebih banyak menggelar kegiatan seremonial ketimbang fokus memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang rusak.
”Saran saya, acara yang bersifat seremonial itu ditiadakan saja, karena tidak sesuai dengan esensi pendidikan yang sesungguhnya dan tidak bermanfaat,” kata Riduan Kesuma, akademisi di Kotim, Jumat (7/11).
Menurutnya, menjelang akhir tahun anggaran, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) justru gencar menggelar kegiatan di hotel-hotel berbintang. Salah satunya, kata dia, Dinas Pendidikan yang banyak mengadakan kegiatan seremonial di bidang Sekolah Dasar dan Menengah.
Riduan juga menyoroti keluhan Kepala Desa Tumbang Ramei yang menyebut ada sekolah di wilayahnya belum pernah mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Kondisi itu, ujarnya, terjadi karena lemahnya pendataan dan inventarisasi yang dilakukan dinas terkait terhadap kondisi sekolah-sekolah di daerah.
”Kita menyadari bahwa sistem pencatatan inventaris sekolah, baik bangunan fisiknya maupun sarana pendukung pendidikan lainnya, sudah lama terabaikan. Padahal pencatatan itu sangat penting. Di banyak desa di Kotim, fasilitas sekolah rusak dan diabaikan oleh pemangku kepentingan pada masanya,” tegasnya.
Sebagai gambaran, lanjut Riduan, sekitar 15 tahun lalu pembangunan sektor pendidikan di Kotim sangat minim.
Bahkan, ada desa yang sama sekali tidak memiliki sekolah karena pemerintah saat itu kurang berpihak pada pendidikan.
Padahal, undang-undang sudah mengamanatkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat harus dipenuhi negara.
Riduan berharap Dinas Pendidikan lebih proaktif dalam mendata dan mencatat kondisi sekolah serta fasilitas yang rusak.
”Jangan hanya mengandalkan data di Dapodik, karena itu tidak akurat. Lihat langsung ke lapangan,” tegasnya.
Dia juga meminta agar Dinas Pendidikan membuat sistem pencatatan yang lebih akurat dan transparan.
Bukan hanya soal fasilitas sekolah, tetapi juga data guru, termasuk masa kerja dan lokasi penugasan. (ang/ign)
Editor : Gunawan.