SAMPIT,radarsampit.jawapos.com- Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang Siswanto, menyoroti keterbatasan anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kotim, sebagai dampak pengurangan transfer dana ke daerah dari pemerintah pusat.
Menurutnya kondisi anggaran yang tersedia saat ini jauh dari kata memadai untuk mendukung berbagai program pengembangan pariwisata yang telah dicanangkan. Sehingga akan berpengaruh pada mewujudkan visi pemerintah daerah menjadikan Sampit sebagai kota wisata dan budaya.
"Kondisinya hampir sama dengan OPD lain. Anggarannya sangat minim, padahal keinginan kepala daerah untuk menjadikan Sampit sebagai kota wisata dan budaya itu luar biasa,” ujar Dadang dalam rapat pembahasan RAPBD 2026 antara Komisi III dan jajaran Disbudpar Kotim, baru-baru tadi.
Ia mengungkapkan, anggaran untuk kegiatan pariwisata di dinas tersebut hanya sekitar Rp600 juta. Terbagi tiga agenda besar yakni Festival Habaring Hurung, Kapal Hias, dan Tari Kolosal. Padahal, menurutnya, kepala dinas sebelumnya telah menyampaikan berbagai ide dan cita-cita besar untuk menjadikan Sampit sebagai kota destinasi wisata yang berdaya tarik tinggi.
“Dari usulan tambahan sekitar Rp8 miliar yang mereka ajukan, kami minta untuk disesuaikan ulang. Kawan-kawan di Komisi III juga menyarankan agar kegiatan yang diusulkan lebih spesifik dan benar-benar memberikan dampak besar terhadap peningkatan kunjungan wisata,” imbuh Dadang.
Ia menegaskan, agar arah pembangunan sektor tersebut tidak sekadar berbasis kegiatan seremonial, tetapi punya visi strategis dan berkelanjutan.
“Kita minta nanti Disbudpar melakukan paparan kepada komisi III, biar jelas konsepnya seperti apa. Jangan hanya sebatas festival atau acara tahunan, tapi harus ada arah besar ke mana kebudayaan dan pariwisataan kita dibawa,” imbuh Dadang.
Dirinya juga menyoroti masih rendahnya kesadaran terhadap implementasi regulasi yang sebenarnya sudah disepakati bersama.
“Kami mengingatkan agar kepala dinas baru membaca kembali Perda tentang budaya daerah. Di situ a sudah jelas diatur apa saja yang harus dilakukan, tapi sayangnya tidak dijalankan karena tidak dipahami. Ini yang harus diperbaiki,” pungkas Dadang.
Ia menambahkan, sektor pariwisata dan kebudayaan bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru di Kotim jika dikelola dengan baik dan mendapat dukungan anggaran yang memadai.(ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama