SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Polemik kerja sama operasional (KSO) yang dijalankan PT Agrinas Palma Nusantara bakal berlanjut dengan pertemuan jajaran daerah dengan manajemen BUMN tersebut.
Wakil rakyat di DPRD Kotim akan berupaya memastikan Agrinas melibatkan lokal dalam mengelola kebun sawit sitaan negara tersebut.
Rencana pertemuan dengan Agrinas itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah.
”Saya juga mendapat undangan rapat bersama pihak Agrinas. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung. Prinsipnya, kami mendukung program ini, tapi pelaksanaannya harus terbuka dan berpihak pada rakyat,” kata Juliansyah, Minggu (5/10/2025).
Juliansyah menegaskan, program Agrinas yang saat ini berjalan di wilayah Kotim tidak bisa dihentikan, karena merupakan bagian dari kerja sama strategis nasional antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Meski demikian, ia menekankan pentingnya agar pelaksanaan di daerah dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat lokal.
”Kita saat ini menunggu siapa KSO yang akan mereka tunjuk. Namun, dari beberapa kali aksi dan tuntutan masyarakat, harapan kami agar KSO tersebut melibatkan masyarakat lokal. Ini penting agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh warga sekitar,” tegas Juliansyah.
Menurutnya, polemik yang muncul di masyarakat belakangan ini berkaitan dengan belum jelasnya KSO yang ditunjuk untuk mengelola lahan.
Karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah, DPRD, serta perwakilan masyarakat dilibatkan dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan.
”Yang menjadi perhatian kita adalah siapa yang nantinya akan ditunjuk sebagai KSO. Harus ada ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut dalam proses itu. Jangan sampai masyarakat di sekitar lokasi hanya menjadi penonton, padahal mereka yang paling terdampak,” ujarnya.
Dia menilai, pelibatan koperasi lokal atau kelompok masyarakat akan menjadi solusi agar kegiatan Agrinas berjalan lebih adil dan berkelanjutan.
Skema tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
”Kami berharap koperasi, kelompok tani, maupun masyarakat lokal bisa diajak berperan. Jangan hanya investor besar yang masuk. Karena kalau program ini ingin berhasil, kuncinya ada pada partisipasi warga daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut Juliansyah mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang di lapangan terkait keberadaan Agrinas.
Semua pihak perlu menunggu kejelasan resmi dari pemerintah dan Agrinas mengenai bentuk kerja sama yang akan dijalankan di Kotim.
”Kami harapkan semua bisa bersabar. Proses ini masih berjalan dan akan dikawal oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Tujuannya agar hasil akhirnya benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar,” katanya. (ang/ign)
Editor : Slamet Harmoko