Radarsampit.jawapos.com - Pertemuan antara sejumlah mitra pengemudi ojek online (ojol) dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres pada Minggu (31/8) menuai perhatian masyarakat.
Momen itu berlangsung di tengah maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang menyoroti kebijakan pemerintah bersama DPR RI.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksana, menilai bahwa para pengemudi beratribut ojol yang hadir dalam pertemuan tersebut bukan bagian dari organisasinya. Ia bahkan menduga adanya rekayasa di balik pertemuan itu.
Baca Juga: Ojol Pakai Air Jordan Rp2,5 Juta di Istana Wapres, Netizen: Rakyat Mau Dibodohi Lagi?
“Kalau dari kami, kami menilai bahwa yang menghadiri undangan Wapres atau RI 2 itu bukan dari asosiasi kami. Kami juga memandang ada rekayasa dari pihak tertentu, baik perusahaan aplikasi maupun lainnya, yang berusaha membelokkan aspirasi serta tuntutan para pengemudi ojek online,” ujar Igun saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (2/9).
Igun menegaskan, seluruh asosiasi ojol di Indonesia tidak mengakui adanya pertemuan mitra ojol dengan Gibran di Istana Wapres pada Minggu lalu. Ia mengingatkan bahwa jumlah mitra ojol di Indonesia mencapai 7 juta orang.
“Apakah 7 juta orang ini bisa hanya diwakili oleh satu-dua individu? Tentu tidak,” tegasnya.
Igun menyatakan, asosiasi ojol yang telah memiliki kekuatan hukum sampai saat ini belum mendapatkan respons resmi dari pemerintah, terkait berbagai tuntutan yang disampaikan.
Namun, tiba-tiba di tengah tuntutan ojol dan masyarakat lainnya, terdapat pertemuan segelintir orang yang mengatasnamakan ojol.
"Nah, tiba-tiba ada kabar sekelompok orang menggunakan atribut ojek online sedang menghadap RI 2 atau Wapres. Sehingga kami menilai hal ini adalah kecerobohan dari RI 2 sendiri," cetusnya.
Igun juga menyoroti pernyataan Rahman Thohir yang mengklaim dari Komunitas Driver Ojek Online, menyebutkan bahwa demonstrasi yang berujung kerusuhan meresahkan para pengemudi ojol.
Igun menegaskan, pernyataan itu tidak sejalan dengan seluruh mitra ojol di Indonesia.
Ia menekankan, penyampaian aspirasi diatur dalam Undang-Undang. Terlebih, salah satu pengemudi ojol, Affan Kurniawan, menjadi korban dari kekejaman aparat kepolisian, dalam aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR, pada Kamis malam (28/8).
"Penyampaian pendapat itu dilindungi oleh undang-undang dan diperbolehkan, siapapun menyampaikan pendapat atau aksi unjuk rasa. Nah, kami menilai ini tidak tepat kalau dibilang adanya demo ini meresahkan ojek online," pungkasnya. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko