PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisal Nurofiq menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan dalam kunjungannya ke Kalteng.
Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Karhutla yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (7/8/2025), jadi pengingat bagi semua pihak agar menangani karhutla dengan seluruh kekuatan yang ada.
”Presiden mengingatkan seluruh jajaran, baik TNI, Polri, maupun pemerintah daerah, agar bersatu padu dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Beliau juga mengapresiasi penurunan angka karhutla yang terjadi sejauh ini,” ujar Hanif dalam arahannya.
Menurut data Kementerian LHK, sepanjang 1 Januari - 4 Agustus 2025, telah terdeteksi 1.317 titik panas di Kalimantan Tengah.
Meski angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, Hanif menekankan, Kalteng tetap menjadi wilayah strategis dan krusial dalam upaya nasional mengendalikan karhutla.
”Kami sangat wanti-wanti untuk Kalimantan Tengah. Luas wilayahnya lebih dari 5 juta hektare, lebih luas dari Riau yang hanya 4 juta. Kalteng sangat luas dan rawan, apalagi dengan kawasan gambutnya yang tidak mudah menyerap air saat kering. Ini bukan perkara sederhana,” tegas Hanif.
Hanif juga mengungkapkan, karhutla parah terakhir terjadi pada tahun 2015 dengan ratusan ribu hektare lahan terbakar.
Namun, per Agustus 2025, luas lahan terbakar di Kalteng tercatat turun menjadi sekitar 450 hektare.
”Kami yakin Kalteng mampu menekan karhutla. Kami sangat wanti-wanti khusus untuk Kalteng, sebab penangnan karhutla tidak sederhana,” tegasnya.
Hanif menuturkan, tugas utama KLHK dalam penanganan Karhutla merujuk pada Keputusan Menko Polhukam Nomor 29 Tahun 2025.
Beberapa tugas utama KLHK antara lain memberi arah kebijakan lingkungan dalam Desk Karhutla, mengendalikan pelaksanaan tugas dari aspek lingkungan hidup, melakukan evaluasi strategi penanganan karhutla, memberi rekomendasi solusi atas dampak lingkungan, serta melaporkan pelaksanaan kepada Presiden melalui Ketua Pengarah.
”KLHK juga berperan aktif dalam penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan pengendalian kebakaran lahan non-hutan, termasuk peningkatan komunikasi publik terkait Karhutla,” katanya.
Hanif menjelaskan, Kalteng memiliki luas wilayah sekitar 15,3 juta hektare, dengan lahan gambut mencapai 4,67 juta hektare atau 30,44% dari total wilayah, tersebar di 12 kabupaten/kota.
Kabupaten Katingan menjadi wilayah dengan lahan gambut terbesar, disusul Kapuas dan Kotawaringin Timur.
Berdasarkan data BPBD per 4 Agustus 2025, terdeteksi 1.317 titik panas di wilayah Kalteng, dengan 326 kejadian karhutla yang membakar sekitar 451 hektare lahan. Pada 6 Agustus, tidak ditemukan dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Namun, 11 titik panas berkonfidensi sedang ditemukan di Barito Utara, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.
Peta sebaran titik panas menunjukkan penyebaran kebakaran mayoritas terjadi di lahan mineral, areal penggunaan lain, serta di beberapa titik di lahan gambut dalam kawasan konsesi perusahaan.
BMKG memperkirakan tingkat kemudahan terbakar di Kalteng akan meningkat drastis. Terutama pada 8-9 Agustus 2025 di wilayah selatan dan tengah.
Dia menekankan pentingnya tindakan preventif, antara lain larangan pengeringan lahan gambut, pembangunan dan revitalisasi sekat kanal, pengaktifan satgas Karhutla, edukasi masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar, pelibatan akademisi untuk riset penyiapan lahan ramah lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang juga menjabat Komandan Satgas Karhutla Provinsi mengatakan, hingga 6 Agustus 2025, kondisi Kalteng masih kondusif.
”Tidak ada sebaran asap yang terdeteksi oleh BMKG. Dari lima kejadian karhutla yang terjadi kemarin, empat di antaranya di Palangka Raya telah padam, sementara satu titik di Kapuas masih dalam tahap pendinginan oleh tim darat,” jelas Agustiar.
Pemprov Kalteng bersama BNPB, KLHK, BMKG, TNI, Polri, dan Forkopimda telah melakukan berbagai langkah strategis. Sejak 1 Agustus 2025, telah dilakukan penambahan 7 regu posko, sehingga kini terdapat 747 personel yang tersebar di 54 kecamatan rawan karhutla.
Kalteng juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 29 Juli hingga 20 Oktober 2025 selama 84 hari.
Pemerintah pusat mendukung penuh penanggulangan lewat penyediaan helikopter patroli dan water bombing, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
Agustiar berharap dukungan Dana Siap Pakai (DSP) untuk operasi pemadaman darat. Termasuk permintaan 87 unit peralatan portable dan kendaraan roda tiga untuk daerah rawan.
”Sekali lagi, kami minta masyarakat tidak membakar lahan sembarangan. Karhutla adalah tanggung jawab bersama. Jika melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai proses hukum berlaku,” tegas Agustiar.
Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Rakhmad Setyadi menegaskan komitmen Polri dalam mengantisipasi karhutla.
Dia melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.
Rakhmad menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat di wilayah Kalteng.
"Saya minta seluruh pihak untuk bersama memberikan himbauan kepada masyarakat. Seperti pemasangan spanduk, sosialisasi langsung ke masyarakat," katanya.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berpeluang besar dilakukan di Kalteng.
Sejak 1-5 Agustus 2025, wilayah Kalteng juga menerima curah hujan ringan hingga lebat, mendukung intervensi OMC.
Dia menjelaskan, TMAT (Tinggi Muka Air Tanah) yang dimonitor KLHK menunjukkan 17% stasiun berada dalam kategori rawan, 8% kategori sangat rawan, dan 2% kategori berbahaya.
”Kondisi ini memperkuat urgensi pembasahan lahan gambut sebagai tindakan pencegahan karhutla,” katanya. (daq/ign)
Editor : Gunawan.