SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Perjuangan Pemerintah Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, mengusulkan tiang listrik di desa tersebut belum membuahkan hasil.
Pasokan listrik yang dinikmati warga selama ini hanya dipasang dari rumah ke rumah.
Keberadaan tiang listrik menjadi salah satu harapan warga Desa Luwuk Bunter. Hal itu dinilai penting agar distribusi listrik lebih aman.
”Jadi, di desa ini kabel-kabel itu dari rumah ke rumah saja. Bahkan menjuntai ke tanah dan genangan air,” kata Kurnain, Kepala Desa Luwuk Bunter, Rabu (9/7).
Hal itu disampaikan Kurnain saat pertemuan dengan anggota DPRD Kalteng Hero Harapanno Mandouw.
Pihaknya sudah berupaya maksimal, bahkan sampai ke PLN di Kalimantan Selatan beberapa tahun lalu. Namun, sampai sekarang belum ada realisasi.
”Kami bersama Wakil Bupati Kotim sudah pernah menyampaikan hingga ke Banjarbaru untuk urusan jaringan PLN ini,” kata Kurnain.
Pihaknya getol menyampaikan usulan itu lantaran sudah beberapa kali insiden terjadi akibat kabel PLN yang melintang tanpa tiang.
”Sudah ada satu korban jiwa meninggal dunia karena kabel PLN yang bisa dikatakan tidak sesuai standar dalam penempatannya di desaini,” kata Kurnain.
Pantauan Radar Sampit, jaringan PLN yang dibangun di desa itu hanya dari rumah ke rumah. Sambungan kabel terlihat semrawut dan berpotensi membahayakan.
Parahnya, banyak kabel yang menjuntai dipinggiran jalan desa.
Tak jarang anak-anak sekolah memainkan kabel tersebut tanpa mengetahui bahaya yang mengancamnya.
Sementara itu, Hero menegaskan, keluhan warga tersebut mestinya direspons cepat oleh PLN. Apalagi menyangkut keselamatan warga.
”Saya kira PLN harus cepat merespons ini.Apakah melalui ULP yang di Sampit atau di Banjarmasin,” kata Hero.
Hero menuturkan, keluhan warga tersebut juga akan disampaikannya ke Dinas ESDM Kalteng agar segera diselesaikan.
”Saya coba koordinasikan ini di ESDM provinsi.Apalagi sudahada korban jiwa dan harusnya PLN bertanggungjawab dengan kejadian-kejadian seperti itu. Paling tidak benahi dulu kabel yang tidak sesuai standar penempatannya. Ini sudah parah dan tidak bisa dibiarkan,” tegas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalteng tersebut. (ang/ign)
Editor : Gunawan.